Ervan Hardoko Produser, BBC Siaran Indonesia

	Pemerintah harus menetapkan lahan baku pangan

Menteri Pertanian Anton Apriantono menyebut bahwa produksi beras tahun 2007 naik 4, 4,96 persen menjadi 57,15 juta ton gabah kering giling.

Tahun 2008 perkirakan produksi jadi 63 juta ton.

"Peningkatan dua tahun berturut-turut ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dan mulai tahun ini tidak perlu impor lagi," ujar Anton Apriantono.

Namun, Himpunan Karya Tani Indonesia, HKTI, meragukan program ini bisa berhasil karena jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai lebih dari seperlima jumlah penduduk Indonesia.

"Ini semua harus dicukupi oleh pemerintah," ujar Rachmat Pambudi, sekjen HKTI.

Sejumlah pemerintah daerah mendukung oleh program penambahan produksi pemerintah daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang menjadi gudang beras Indonesia Timur, Agus Arifin Nu'man mengatakan pihaknya mencanangkan peningkatan produksi hasil pertanian.

"Kami berencana meningkatkan surplus beras sulsel dari 1,1 juta ton, menjadi 2,2 jon tahun depan. Sementara peningkatan produksi jagung dari di bawah 1 juta ton per tahun selama ini menjadi 1,5 juta ton tahun depan," ujar Agus Arifin.

Dengar seri 5 program ketahanan pangan

Agus Arifin Nu'man mengatakan untuk mencapai target itu ada perubahan pola populasi tanaman karena jumlah lahan pertanian yang berkurang.

"Jarak yang tadinya 25 diubah, ini hasil balai penelitian. Akhirnya produksi juga meningkat," ujar Agus Arifin Nu'man.

Lahan baku pangan

HKTI mengusulkan untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia setiap
Setiap pemda harus menyediakan lahan baku pangan, bisa irigasi atau kering.

"Harus ada peraturan dan pelaksanaannya dengan tegas: semua lahan beririgasi teknis dilarang di konversi," ujar Rahmat Pambudi, sekjen HKTI.

Menteri pertanian mengatakan pihaknya sudah berupaya membuka lahan pertanian pangan baru di luar jawa yang memiliki potensi seperti di Merauke, Pulau Buru dan Pulau Seram.

"Bahkan sudah ada investor asing yang tertarik menanam modal di bidang pengadaan pangan," tambah Anton Apriantono.

Langkah mengundang investor asing ini dikritik oleh HKTI karena investasi dibidang pertanian tidak menjamin pengadaan pangan dalam negeri.

"Saya tidak anti investasi asing. Khusus tanaman pangan harusnya masuk dalam daftar negatif investasi. Karena investor tidak akan tunduk pada ketentuan kita," kata Rahmat Pambudi.

"Tidak mungkin berasnya untuk rakyat kita pasti ada untuk kepentingan investor. Padahal lahan baku kita terbatas dan tidak ada alasan melepaskannya pada pihak asing.