Pemilu di Irak akan berlangsung awal tahun 2010

Ad Melkert mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, kalau pemilu yang kredibel masih memungkinkan, tapi dia mengkhawatirkan jadwal pelaksanaan yang terlalu mepet.

Parlemen Irak sejauh ini baru menyetujui siapa saja yang diijinkan untuk dipilih di kota Kirkuk.

Pemilu ini dianggap sebagai langkah penting sebagai bagian dari rencana Amerika Serikat untuk menarik pasukan tempurnya pada Agustus tahun depan.

Undang-undang Irak menyebutkan Pemilu harus dilakukan bulan Januari, tapi Melkert mengatakan PBB memiliki kekhawatiran soal Pemilu karena sudah terlalu lama ditunda.

Tim Pemilihan Umum

Melkert mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB. ''Ini adalah tugas Hercules untuk menjamin kalau standar dasar pelaksanaan Pemilu bisa dipenuhi''.

20 anggota tim pemilihan umum PBB telah memberikan bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Irak, tambahnya.

Perdebatan soal undang-undang Pemilu terus mengemuka di kawasan utara, di kota kaya minyak Kirkuk, yang menjadi perebutan antara kaum Arab, Kurdi dan Turki.

Hari Minggu, sebuah potensi kemunduran mengemuka ketika Wapres Tariq al-Hashemi mengancam untuk memveto undang-undang Pemilu yang baru kecuali ada perubahan baru.

Dia menginginkan jaminan kursi bagi warga Irak yang tinggal di luar negeri, yang kebanyakan adalah angota komunitas muslim Sunni.