BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 20 Oktober, 2009 - Published 07:04 GMT
 
Email kepada teman   Versi cetak
Mencari peran ideal wakil presiden
 

 
 
wapres
Jusuf Kalla digambarkan gemar mengambil inisiatif
Sejumlah kalangan mulai membandingkan, bagaimana kinerja Boediono dibanding Jusuf Kalla sebagai wakil presiden berikutnya.

Jusuf Kalla beperawakan kecil, agak kurus dan tidak menyolok. Ditengah kerumuman pengawal, pejabat dan staf yang berbadan tinggi, sosoknya bisa dengan mudah hilang dari pandangan.

Namun saat berada di lapangan - apakah lokasi proyek, peninjauan daerah atau terjun ke lokasi bencana – para simpatisannya mengatakan, dialah yang memegang kendali.

Dalam tempo beberapa jam setelah kunjungan itu, biasanya akan muncul keputusan dari tangannya apa langkah yang akan diambil pemerintah.

“JK memang ingin merombak peran seorang wapres. Ini dicoba oleh seorang Jusuf Kalla, bahkan sejak awal pemerintahan SBY, untuk memberi warna baru kepada seorang wapres,”kata pengajak ilmu politik UI Maswadi Rauf.

Namun setelah lima tahun, menurut Maswadi wapres Jusuf Kalla gagal melakukan pengubahan itu.

Banyak hal menghambat upaya JK - aturan politik, kritik masyarakat hingga kegagalan mendapat simpati massa dalam pemilihan presiden terakhir – menurut Maswadi karena memang peran wapres dibuat bukan untuk membuat keputusan.

“Adalah satu kenyataan bahwa wapres dalam kabinet persidensiil sebagai pengganti presiden. Sebagai cadangan. Ya memang ban serep,” tegas Maswadi.

Peran ideal

Peran seorang wakil presiden hampir tidak diatur oleh konstitusi, kecuali terkait posisinya sebagai pembantu presiden dan fungsinya menggantikan presiden bila terdapat halangan tetap.

Dengan kata lain, terserah presiden dan wakilnya untuk memutuskan, bagaimana pembagian peran itu akan dilakukan.

Menurut peneliti politik CSIS Sunny Tanuwidjaja, peran wakil presiden mestinya merupakan pelengkap peran presiden.

Dalam kasus Presiden Yudhoyono, pemilihan figur wapres – baik pada JK maupun Boediono – dijatuhkan pada orang-orang yang dikenal punya referensi kuat di bidang ekonomi. Satu bidang yang tidak dikuasai Yudhoyono.

Peran Wakil Presiden menurut UUD
Pasal 4 ayat 2 UUD 1945: Dalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.
Pasal 8 ayat 1 amandenmen ketiga UUD: Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

“Latar belakang Pak SBY adalah mantan jendral militer yang menguasai permasalahan politik. Maka sebenarnya ideal sekali memilih Pak JK atau Boediono yang tentu saja, kuat di bidang ekonomi.”

Pasangan presiden dan wapres lain yang dianggap ideal, tentu saja adalah dwi tunggal Soekarno-Hatta. Soekarno, seorang pemersatu bangsa dengan kemampuannya berpidato dan berdiplomasi terbuka.

Sementara Hatta, administrator sejati dengan sistem dan kerapian mengagumkan.

Namun bahkan persandingan dua sosok unggul ini berhenti saat wapres Mohammad Hatta mundur tahun 1956 akibat perbedaan sikap politik dengan Soekarno.

Meski pecah di tengah jalan, Sunny melihat peran Hatta merupakan sebuah cermin ideal bagaimana mestinya seorang wakil presiden bekerja dalam cabinet presidensial.

Daftar wapres sejak proklamasi 1945
Moh Hatta (bersama Presiden Soekarno) 1945-1956
Hamengkubuwono IX (bersama Presiden Soeharto) 1973-1978
Adam Malik (bersama Presiden Soeharto) 1978-1983
Umar Wirahadikusumah (bersama Presiden Soeharto) 1983-1988
Soedharmono (bersama Presiden Soeharto) 1988-1993
Try Soetrisno (bersama Presiden Soeharto) 1993-1998
BJ Habibie (bersama Presiden Soeharto) 1998-1998
Megawati Soekarnoputri (bersama Presiden Abdurrahman Wahid ) 1999-2001
Hamzah Haz (bersama Presiden Megawati) 2001-2004
Jusuf Kalla (bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 2004-2009
Boediono (bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) 2009-2014

“Hatta ini ideal karena dia berani mengkritik Sukarno, dia bisa mengkomplemen Soekarno, tapi dia juga tetap ada dalam koordinasi yang sudah ada: bahwa wakil persiden adalah sebagai pembantu presiden.”

Enam wakil presiden yang pernah mendampingi Soeharto - Hamengku Buwono, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Soedharmono, Try Sutrisno dan Habibie, sebagian besar berlatar belakang ketentaraan.

Kondisi ini nampak mendorong peran Suharto sebagai presiden yang makin dominan dari tahun ke tahun.

Karena itu sulit membandingkan langsung ukuran keberhasilan para wapres menyandang tugas mereka, kata Maswadi Rauf.

“Adam Malik tidak leluasa bergerak. Hamengku Buwono jauh lebih sempit ruang geraknya. Jusuf Kalla lebih banyak menikmati ruang gerak karena sistem politiknya berbeda,” tegas Maswadi.

Sementara menemukan peran ideal pada figur wapres transisi seperti Hamzah Haz dan Megawati Sukarnoputri juga sulit, karena pasangan presiden dan wakil presiden dibentuk berdasarkan kesepakatan politik, bukan pilihan sejak awal.

Pembagian wewenang

Rumitnya hubungan antar presiden dan wakil presiden inilah, yang menurut pengamat melatari adanya upaya membagi wewenang antara presiden dan wakilnya.

Soeharto disebut-sebut sudah memulai upaya ini saat mengangkat Hamengku Buwono sebagai wakil selama dua tahun, dengan wewenang lebih banyak pada masalah menyelesaikan utang RI dan mencari utang baru.

Pola pembagian wewenang bahkan pernah dipandang perlu dilakukan dengan dasar hokum lebih jelas, antara lain dengan Ketetapan MPR nomor VIII/MPR/2000 disusul keluarnya Keppres 121 tahun 2000.

Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla saat masih bersama

Saat itu presiden adalah Abdurrahman Wahid dipandang oleh MPR memiliki banyak keterbatasan fisik sehingga MPR memandang perlu adanya pemberian tugas presiden kepada wakil presiden 'secara jelas dan terinci'.

Keppres 121/200 berisi penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Keduanya dicabut setelah Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur sebagai presiden.

Pada era pemilihan langsung, Presiden Yudhoyono kemudian menggunakan pola pembagian wewenang tak resmi kepada wakilnya, Jusuf Kalla dan Boediono.

Kalla secara umum dipasrahi koordinasi masalah ekonomi, begitu pula yang dipahami pengamat tentang peran Boediono.

Belakangan dengan alasan efisiensi waktu dan kecepatan, oleh sebagian pendukung Yudhoyono, JK dianggap banyak melampaui wewenangnya dalam mengambil keputusan. Situasi ini, menurut Sunny harus dihindari dimasa depan.

“Pak SBY dan Pak Boediono harus sadar bahwa ada waktu-waktu, kasus-kasus dimana keputusan diambil cepat. Dalam situasi Pak SBY sedang berhalangan, apa yang harus dilakukan? Saya kira harus diperjelas,” tegas Sunny.

Perbedaan menyolok

Disisi lain, sikap Jusuf Kalla yang agresif dalam upaya yang dipandangnya mempercepat pembangunan, justru membuat hubungannya dengan presiden Yudhoyono memburuk.

Puncaknya adalah saat Yudhoyono memutuskan menggantinya dengan peran Boediono, seorang menteri veteran yang sudah banyak melalui berbagai pemerintahan.

Boediono juga terkenal pendiam dan jarang memberikan komentar terbuka, apalagi berinisiatif yang dianggap melangkahi wewenang sebagai pembantu presiden.

 Negeri ini terlalu besar untuk diatur satu orang. Barat ke timur begitu luas, 230 juta (penduduk). Sehingga dibutuhkan banyak mata, banyak tangan, banyak fikiran
 
Jusuf Kalla

Menurut peneliti politik CSIS Sunny Tanuwidjaja Yudhoyono memilih Boediono dengan karakter seperti itu memang karena pengalamannya dengan Kalla.

"Seringkali melangkahi koordinasi dengan Pak SBY, itu saya kira yang membuat dia memilih Boediono sekarang.”

Kalau pun benar, tidak pernah muncul penjelasan apa sesungguhnya yang membuat Presiden Yudhoyono merasa dilangkahi wewenangnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla sendiri mengatakan apa yang dilakukannya dengan sepengetahuan, bahkan atas instruksi mantan atasannya itu.

“Apanya yang melangkahi? Semua dengan persetujuan bersama. Seperti infrastruktur itu presiden yang meminta saya selesaikan.”

“Negeri ini terlalu besar untuk diatur satu orang. Barat ke timur begitu luas, 230 juta (penduduk). Harus dikontrol, harus dilihat, dibangun. Sehingga dibutuhkan banyak mata, banyak tangan, banyak fikiran.”

Setelah lima tahun dimainkan Kalla, kini publik menunggu bagimana peran yang sama dijalankan Boediono.

Satu hal yang berulang-ulang dibantahnya, adalah bahwa dirinya sekedar mengisi posisi bangku cadangan.

 Saya sudah jelaskan ke berbagai media, bahwa saya tidak akan jadi ban serep
 
Wakil Presiden Boediono

“Saya sudah jelaskan ke berbagai media, bahwa saya tidak akan jadi ban serep,” tegas Boediono.

Apa persisnya pembagian wewenang eksekutif yang diberikan pada Boediono?

“Saya merupakan bagian dari tim eksekutif Pak Presiden dalam mengelola negara yang saya punya sumbangan positif. Bukan hanya sebagai anggota pasif saja,” kata Boediono.

Sementara Boediono baru resmi bekerja sebagai wakil presiden Selasa 20 Oktober, dia akan mengubah tradisi yang sudah dimulai sejak Wapres M Hatta menjadi wapres pertama.

Boediono akan berkantor di salah satu sayap kompleks istana merdeka, pindah dari kantor kerja wapers sebelumnya kawasan Kebon Sirih.

Perubahan ini menurut istana, perlu dilakukan untuk mempermudah koordiansi pengambilan keputusan antara persiden dan wakilnya.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman   Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy