Dewi Safitri BBC Indonesia Jakarta

	Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono menjaring sendiri calon menteri

Termasuk diantaranya kementrian negara, menteri departemen, serta menteri non-departemen.

Pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun 1966-1998 dikenal memiiki kabinet dengan sejarah solid, nyaris tanpa friksi yang nampak dari luar dan hampir tidak pernah diubah sebelum masa jabatan lima tahun selesai.

Sebaliknya kabinet dibawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid - hanya memerintah antara 1999-2001 -, justru mengalami banyak perubahan personelnya di tengah jalan.

Selera, keinginan dan tarik-ulur kekuatan politik akan sangat menentukan bagaimana presiden memilih para pembantunya.

Dukungan politik

Pasca reformasi, dimana kekuatan politik bersaing ketat dan nyaris tidak ada kekuatan mayoritas di parlemen, maka pemilihan menteri menjadi salah satu situasi paling rumit dalam percaturan politik di Indonesia.

Ini berlangsung antara lain dengan pembicaraan tertutup yang biasanya menyertakan dukungan politik partai atau kekuatan tertentu pada seorang calon, dengan imbalan kursi cabinet.

“Terutama dibawah pola pemilihan presiden lama, karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Kekuatan politik dan negosiasinya sangat menentukan,” kata pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago.

	Tidak ada aturan merekrut menteri, tiap presiden dengan gaya berbeda

Pada pemerintahan Megawati Sukarnoputri, sedikitnya 14 menteri berlatar belakang partai politik.

Dibawah Gus Dur, kabinet bahkan memiliki 20 menteri dengan afiliasi partai politik.

Sementara dibawah kabinet Presiden SBY lima tahun terakhir, 15 menteri bisa dilacak jejaknya dari partai politik yang mendukung mereka.

Perbedaan menyolok nampak pada pola kabinet dibawah pemerintahan Soeharto.

Cosmas Batubara yang tiga kali menjadi menteri kabinetnya mengatakan Soeharto hampir tidak mengenal kata kompromi politik saat menyusun cabinet.

“Golkar adalah single majority sehingga memudahkan beliau menentukan pilihan. Sedang berikut ini adalah partai yang ada berkoalisi sehingga tidak semudah Pak Harto menentukan pembantunya.”

Sumber daya manusia untuk mengisi kabinet, biasanya menurut Cosmas, ditemukan dari jaringan pendukung utamanya yakni ABRI, Golkar dan baru kalangan profesional.

Kabinet Pasca Reformasi Presiden Aburrahman Wahid-Megawati Sukarnoputri (1999-2001)Kabinet Persatuan Nasional, terdiri dari 34 kementrian dan merupakan koalisi dengan PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan serta Departemen Sosial. Presiden Wahid juga memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla serta Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Sementara Mensos Hamzah Haz serta Menko Ekuin Kwik Kian Gie mengundurkan diri. Mengalami satu kali perombakan kabinet (reshuffle). Presiden Megawati-Hamzah Haz (2001-2004)Kabinet Gotong Royong, terdiri dari 30 kementrian dan merupakan koalisi dengan PDI-P, PPP, PKB, Golkar, PBB, PAN. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono serta Menko Kesra Jusuf Kalla mundur karena hendak mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wapres 2004. Tidak ada reshuffle. Presiden Susilo Bambang-Yudhoyono dan Jusuf Kalla (2004-2009)Kabinet Indonesia Bersatu, terdiri dari 34 kementrian dan merupakan koalisi dengan PAN, Golkar, PKB, PPP, PKS, Demokrat. Dua kali reshuffle kabinet.

Pak Harto menurut Cosmas juga sangat memperhatikan perimbangan pulau-pulau besar, sehingga menteri yang menjabat punya latar belakang etnisitas Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan seterusnya.

Dengan pola semacam ini, meski dukungan politik nyaris mutlak, Soeharto masih membutuhkan waktu panjang dan proses yang tidak mudah. Mungkin karena itu, setelah memilih menteri-menterinya, Soeharto hampir tidak pernah merombak kabinetnya ditengah jalan.

Dipilih ditengah kompromi politik ketat antar kekuatan pendukung dan penentang pasca pemilu multipartai pertama tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid yang berkuasa tahun 1999-2001, mengalami tekanan hebat dalam pembentukan kabinetnya.

“Tapi Gus Dur tidak menganggap itu sebagai tekanan. Prinsipnya menurut Gus Dur, tidak bisa ada jaminan menteri itu sekali dipilih pasti cocok,” kata mantan juru bicara kepresidenan Adhie Massardi.

Menurut Adhie, Gus Dur tidak segan-segan mencopot mereka ditengah jalan, termasuk untuk mereka yang membawa legitimasi partai politik.

“Dulu Jusuf Kalla kan juga diganti, Susilo Bambang Yudhoyono, lalu Laksamana Sukardi. Ada Bondan Gunawan, kemudian juga Hamzah Haz, ya nggak papa,” kata Adhie.

Satu hal yang jelas, apakah ada tekanan politik atau tidak, para presiden bisa dipastikan selalu meletakkan figur militer atau eks militer dalam kabinet mereka.

“Walapun secara kuantitas mereka kecil, tetapi sebagai kekuatan politik mereka besar. Karena itu setiap partai politik akan merasa ketinggalan kalau tidak ada mantan jendral, purnawirawan dalam daftar pimpinan mereka.”

Audisi menteri

Pemerintahan Soeharto yang hampir menguasai seluruh sendi negara, membuat pola penyaringan menterinya bisa berlangsung sangat ketat dalam tempo bertahun-tahun.

Cosmas Batubara mengatakan, Pak Harto memiliki sumber data yang rinci terkait orang yang dicalonkan sebagai menterinya.

Cosmas sendiri mengaku sudah kenal dengan Soeharto sejak jadi mahasiswa tahun 1966 sebelum menjadi politisi bagi Golkar.

Cosmas dipanggil Soeharto ke Cendana tahun 1978 setelah sidang MPRS mengangkatnya kembali sebagai presiden dan memintanya masuk kabinet dan bertahan hingga 15 tahun sesudahnya dalam kabinet.

	SBY dan JK adalah mantan menteri kabinet Presiden Megawati

Audisi menteri era Abdurrahman Wahid lebih sederhana. Setelah mencari-cari orang yang cocok atau menerima masukan dari pihak lain, Gus Dur biasanya akan langsung mengangkat yang bersangkutan.

Secara umum, menurut Adhie Gus Dur sudah punya visi apa yang diinginkannya dalam pemerintahannya.

Visi ini lalu diterjemahkan dalam bentuk penunjukan orang yang dianggap Gus Dur sesuai dengan konsepnya.

“Misalnya Gus Dur punya konsep tentang TNI, tentang pertahanan. Kemudian dicari orang yang punya pemikiran juga, sikap yang sesuai tentang itu. Maka ketemulah Mahfud MD yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi Gus Dur tahu ketika Mahfud sebagai anggota MPR dulu dia mendengarkan pemikirannya tentang pertahanan.”

“Maka dia dijadikan menteri pertahanan, habis itu kita tidak perlu kontrol lagi, pasti akan seperti itu pemikirannya. Rata-rata begitu,” klaim Adhie.

Sementara melihat rumitnya proses rekrutmen menteri kabinet terbaru Persiden Yudhoyono, banyak kalangan mengira presiden SBY menggunakan pendekatan yang mirip dengan pola Soeharto.

Ini dibantah Rachmat Witoelar.

	Para menteri dalam kabinet Presiden Yudhoyono

Rachmat, mantan duta besar untuk Rusia dibawah era Soeharto, menjadi bagian dari tim kampanye SBY bahkan sejak sebelum Yudhoyono mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan tahun 2003.

Karena itu Rachmat mengaku, tidak seperti audisi untuk menteri yang sekarang nampak rumit, dirinya tidak ditanya macam-macam sebelum diminta menjadi menteri SBY.

“Saya bareng dia tiap hari, tiap menit, masa tanya-tanya gitu. Saya bareng terus-terusan selama setahun atau delapan bulan di bus, di mobil, dia nggak nanya yang begitu. Sambil makan bareng kek, sambil apa kek. Nggak ada formality.”

Rachmat menerima ajakan Yudhoyono, mengirim CV sebagaimana diminta dan kemudian menduduki pos sebagai menteri lingkungan hidup selama lima tahun terakhir.

Gaya SBY

Sejak terpilih, pasangan Yudhoyono-Boediono dikabarkan sibuk menyusun cetak biru program pemerintahan mereka lima tahun ke depan.

Saat mengundang wartawan ke rumah pribadinya di Cikeas Bogor Rabu malam lalu, Yudhoyono mengakui sudah banyak peminat mengirim lamaran untuk menjadi menterinya.

Permintaan maaf saya, tidak mungkin semua dapat diwadahi. Kursinya, terbatas   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

“Banyak sekali rekomendasi atau lamaran dilamatkan kepada saya. Bahkan beberapa organisasi sekali mengusulkan bisa 10 bisa 15 nama. Saya hormati, saya baca usulan itu,”aku Yudhoyono.

Yang dikirim lewat jalur pribadi, atau orang dekat, tidak kurang banyaknya. Presiden terpilih ini tidak mengatakan berapa persis jumlah nama yang diusulkan padanya, namun minta maaf karena menolak sebagian besar dari mereka.

“Permintaan maaf saya, tidak mungkin semua dapat diwadahi. Kursinya, terbatas,” kata Yudhoyono beralasan.

Yang beruntung, tentu kalangan politisi yang partainya mendukung koalisi pencalonan SBY-Boedino dalam pemilihan presiden lalu.

Terus terang Yudhoyono mengakui, kepada mereka sejak awal memang dijanjikan kursi kabinet, jika terpilih.

“Sejak awal memang telah kami sampaikan, peluang-peluang kerja sama ke depan baik di DPR, di kabinet, maupun unsur pemerintahan lain misalkan pos duta besar, maupun pos yang lain. Itu menjadi bagian dari kebersamaan dalam koalisi.”

Beda partai, beda perlakuan untuk posisi menteri. Yuhdoyono mengaku bekerja bersama wakilnya Boediono, untuk menunjuk jatah pos kementrian mana saja yang dianggap layak untuk kader satu partai.

	Sebagian menteri Yudhoyono adalah politisi partai

“Saya sampaikan, saudara dari partai politik ini akan mendapat posisi, misalnya dua. Partai bersangkutan mengajukan enam calon. Dari enam itu tentu ada peringkat yang dikehendaki partai politik itu.”

Masuk daftar itu, kemudian calon akan diminta menjalani tes kesehatan termasuk kesehatan jiwa, lalu diwawancarai Presiden Yudhoyono dan wakilnya.

Berikutnya jika dianggap lolos, yang bersangkutan akan diminta menandatangani komitmen koalisi, kontrak kinerja, serta pakta integritas, seluruhnya ditujukan untuk mengikat komitmen calon agar bekerja sesuai keinginan sang presiden.

Tapi menurut Yudhoyono, meski ingin menghormati prioritas pilihan yang dibuat para sekutunya di partai politik, ada kalanya pilihan mereka berbeda dengan keinginannya.

“Saya berkonsultasi kembali, saya kok sreg dengan yang ini. Karena ini prerogatif saya sebagai presiden: saya tahu the right man on the right place.”

Justru karena hak menunjuk pembantu adalah kewenangan terbesar presiden, cara Yudhoyono memilih menterinya memunculkan kritik.

Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan, dengan menyerahkan banyak posisi karena kompromi politik, pasang Yudhoyono-Boediono justru mengabaikan hal terpenting dari terpilihnya pasangan ini: janji mereka pada rakyat.

Ini bukan saatnya berbuat baik. Ini adalah saatnya mengemban amanah: apa yang dijanjikan pada pendukung yang telah mengantar SBY-Boediono sebagai pemenang, itu yang harus dihormati   Andrinof Chaniago

“Ini bukan saatnya berbuat baik. Ini adalah saatnya mengemban amanah: apa yang dijanjikan pada pendukung yang telah mengantar SBY-Boediono sebagai pemenang, itu yang harus dihormati.”

Sikap Yudhoyono yang justru merangkul mantan pesaing, parati Golkar yang baru pekan lalu menyatakan masuk koalisi pendukung SBY-Boediono, menurut Andrinof akan mengacaukan janji utama presiden terpilih.

“Semua gagasan jadi campur-aduk. Yang tadinya ditentang, gagasan tandingan, janji kampanye pesaing, jadi tidak jelas posisinya. Lalu apa artinya kemenangan, apa artinya amanat pemilih?” tegas Andrinof.

Karena telah menyatakan masuk koalisi, bisa dipastikan kader Golkar akan turut pula mewarnai kabinet Yudhoyono lima tahun mendatang.

Kabinet dipastikan berisi 34 pejabat menteri atau setingkat menteri. Daftar ini akan diumumkan secara resmi setelah Yuhoyono-Boediono dilantik, Selasa 20 Oktober.

Sampai saat itu, Yudhoyono sendiri mengakui, dia masih akan menerima limpahan lamaran untuk menjadi pembantunya.