Berbagai laporan surat khabar menyebut keterlibatan Pakistan

Setelah berminggu-minggu menolak mengukuhkan tuduhan itu, kementerian luar negeri Pakistan mengatakan: "Kami baru saja diberitahu bahwa Ajmal Kasab adalah warga Pakistan".

Mohammed Ajmal Amir Qasab ditangkap pada malam pertama serangan di Mumbai, India, November 2008.

India mengatakan semua penyerang yang berjumlah 10 orang berasal dari kelompok militan yang berbasis di Pakistan, Lashkar-e-Taiba.

Hubungan India dengan Pakistan yang membantah terlibat serangan, mengalami ketegangan.

Lebih dari 170 orang terbunuh dalam serangan di Mumbai yang dilakukan oleh 10 penembak.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani memecat penasehat keamanan nasional, Mehmood Ali Durrani, di tengah ketegangan dengan India.

Sejauh ini belum jelas kenapa Durrani kehilangan posisinya. Sebuah laporan menyebutkan pemecatan ini terkait dengan langkah Durrani yang mengeluarkan pernyataan tanpa izin bahwa satu-satunya pelaku penembakan yang masih hidup adalah warga Pakistan.

'Penyelidikan'

Untuk pertama kalinya, Pakistan mengakui keterkaitan dengan para penembak setelah selama berminggu-minggu menolak tudingan India.

"Kami membenarkan bahwa Qasab adalah warga Pakistan tetapi masih dilakukan penyelidikan," kata Menteri Penerangan, Sherry Rehman kepada BBC.

Pakistan sebelumnya mengatakan nama Mohammed Ajmal Amir Qasab tidak masuk dalam bank data penduduk nasional.

Wartawan BBC di Islamabad, M Ilyas Khan mengatakan belum jelas kenapa diperlukan waktu lama bagi pihak berwenang Pakistan untuk mengakui hal tersebut secara terbuka, padahal banyak pejabat telah diam-diam mengakui kenyataan itu.

Pengukuhan kewarganegaraan tersangka ini terjadi setelah India menyerahkan berkas bukti-bukti kepada Pakistan. India mengatakan bukti tersebut menyebutkan kaitan antara para pelaku serangan Mumbai dengan unsur-unsur di Pakistan.

Selasa lalu, Perdana Menteri India, Manmohan Singh mengatakan karena "kecanggihan dan ketepatan serangan, maka serangan itu dipastikan mendapatkan dukungan dari beberapa badan resmi di Pakistan".