|
Pemerintah Thailand dibubarkan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahkamah konstitusi Thailand memutuskan bahwa Perdana Menteri Somchai Wongsawat harus mengundurkan diri terkait kecurangan
dalam pemilihan.
Putusan ini telah diterima oleh perdana menteri. Partai pimpinan perdana menteri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP)dan dua mitranya dalam koalisi diperintahkan untuk dibubarkan dan para pemimpin partai-partai tersebut dilarang berpolitik. Namun tidak jelas apakah putusan itu akan dapat mengakhiri krisis politik yang telah berlangsung berbulan-bulan, sejak sekelompok anggota parlemen koalisi lainnya berjanji membentuk partai pemerintah dengan nama berbeda. Sebelumnya, seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah terbunuh di bandara Bangkok.
Laporan televisi setempat mengatakan geranat dilepaskan di bandara Don Mueang, yang merupakan pusat penerbangan domestik, yang sejak pekan lalu dikuasai oleh Aliansi Rakyat bagi Demokrasi (PAD) yang anti-pemerintah. Para demonstran di bandara Don Mueang dan di bandara internasional Bangkok, Suvarnabhumi, yang melumpuhkan industri pariwisata negara itu, bersorak-sorai ketika mendengar berita tentang putusan mahkamah konstitusi itu. Para pendukung PAD menuduh pemerintah PM Somchai korup dan bersikap kasar kepada keluarga kerajaan yang sangat disegani, dan mereka menuntut pemerintah untuk mengundurkan diri. Mereka juga menuduh Somchai sebagai tangan kanan kakak iparnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini berada dalam pengasingan. Para pemimpin aksi protes mengatakan mereka akan terus menduduki kedua bandara sampai pemerintah yang baru dibentuk. PM Somchai menerima putusan MK dengan mengatakan dia sekarang adalah "warga negara biasa". 'Standar dalam politik' Sebelumnya pada hari Selasa, unjuk rasa oleh ratusan pendukung pemerintah yang mengenakan kaos merah mendesak mahkamah konstitusi agar memindahkan sidang terakhir mereka ke pengadilan administratif Bangkok.
Setelah kurang dari tiga jam bersidang, kepala majelis yang terdiri dari sembilan hakim, Chat Chonlaworn, mengumumkan mahkamah konstitusi menyatakan Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai Machima Thipatai dan partai Chart Thai bersalah telah melakukan pembelian suara, dan majelis hakim secara bulat memutuskan untuk membubarkan ketiga partai tersebut. Puluhan pejabat PPP, termasuk Somchai, juga dinyatakan bersalah karena terlibat secara pribadi dan dilarang berpolitik selama lima tahun. Hakim Chat Chonlaworn mengatakan dia berharap putusan itu akan "menjadi standar dalam politik yang dipatuhi". Di luar gedung pengadilan para pendukung pemerintah - yang dalam jumlah besar berkumpul - menanggapi putusan itu dengan marah. Mereka menuduh para hakim merusak demokrasi dan mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Seorang mantan menteri mengatakan para anggota PPP yang luput dari larangan berpolitik akan berkumpul dan membentuk pemerintah koalisi berikutnya. "Putusan itu tidak mengejutkan kami," kata Jakrapob Penkair kepada kantor berita Reuters. "Namun para anggota kami bersikukuh akan maju terus, dan kami akan membentuk pemerintah lagi karena kami yakin kami masih memegang mayoritas." Para anggota PPP lainnya mengatakan mereka akan mendesak agar dilakukan pemilihan di parlemen pada tanggal 8 Desember untuk memilih perdana menteri baru. Menurut undang-undang Thailand, para anggota partai-partai yang dibubarkan oleh hukum dibolehkan mendirikan partai dengan nama lain dan membentuk koalisi baru, kata wartawan BBC di Bangkok. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||