BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 02 Desember, 2008 - Published 10:37 GMT
 
Email kepada teman   Versi cetak
Pemerintah Thailand dibubarkan
 
Somchai Wongsawat
PM Somchai mengatakan dia menerima putusan itu
Mahkamah konstitusi Thailand memutuskan bahwa Perdana Menteri Somchai Wongsawat harus mengundurkan diri terkait kecurangan dalam pemilihan.

Putusan ini telah diterima oleh perdana menteri.

Partai pimpinan perdana menteri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP)dan dua mitranya dalam koalisi diperintahkan untuk dibubarkan dan para pemimpin partai-partai tersebut dilarang berpolitik.

Namun tidak jelas apakah putusan itu akan dapat mengakhiri krisis politik yang telah berlangsung berbulan-bulan, sejak sekelompok anggota parlemen koalisi lainnya berjanji membentuk partai pemerintah dengan nama berbeda.

Sebelumnya, seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah terbunuh di bandara Bangkok.

 Putusan itu tidak mengejutkan kami...kami akan membentuk pemerintah lagi karena kami yakin kami masih memegang mayoritas
 
Jakrapob Penkair, anggota partai PM Somchai

Laporan televisi setempat mengatakan geranat dilepaskan di bandara Don Mueang, yang merupakan pusat penerbangan domestik, yang sejak pekan lalu dikuasai oleh Aliansi Rakyat bagi Demokrasi (PAD) yang anti-pemerintah.

Para demonstran di bandara Don Mueang dan di bandara internasional Bangkok, Suvarnabhumi, yang melumpuhkan industri pariwisata negara itu, bersorak-sorai ketika mendengar berita tentang putusan mahkamah konstitusi itu.

Para pendukung PAD menuduh pemerintah PM Somchai korup dan bersikap kasar kepada keluarga kerajaan yang sangat disegani, dan mereka menuntut pemerintah untuk mengundurkan diri.

Mereka juga menuduh Somchai sebagai tangan kanan kakak iparnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini berada dalam pengasingan.

Para pemimpin aksi protes mengatakan mereka akan terus menduduki kedua bandara sampai pemerintah yang baru dibentuk.

PM Somchai menerima putusan MK dengan mengatakan dia sekarang adalah "warga negara biasa".

'Standar dalam politik'

Sebelumnya pada hari Selasa, unjuk rasa oleh ratusan pendukung pemerintah yang mengenakan kaos merah mendesak mahkamah konstitusi agar memindahkan sidang terakhir mereka ke pengadilan administratif Bangkok.

KRISIS POLITIK
Sep 2006: PM Thaksin Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer
Feb 2008: Samak Sundaravej dilantik sebagai PM
Sep 2008: Demonstran mendesak Samak mundur, karena dia dianggap kaki-tangan Thaksin
9 Sep 2008: Samak dicopot dari jabatan karena konflik kepentingan. Somchai Wongsawat, ipar Thaksin, menjadi PM
Okt 2008: Thaksin dihukum penjara dua tahun secara in absentia dalam kasus korupsi
26 Nov 2008: Demonstran anti-pemerintah menduduki dua bandara utama di Bangkok
2 Des 2008: MK Thailand memutuskan PM Somchai dilarang berpolitik dan partainya dibubarkan

Setelah kurang dari tiga jam bersidang, kepala majelis yang terdiri dari sembilan hakim, Chat Chonlaworn, mengumumkan mahkamah konstitusi menyatakan Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai Machima Thipatai dan partai Chart Thai bersalah telah melakukan pembelian suara, dan majelis hakim secara bulat memutuskan untuk membubarkan ketiga partai tersebut.

Puluhan pejabat PPP, termasuk Somchai, juga dinyatakan bersalah karena terlibat secara pribadi dan dilarang berpolitik selama lima tahun.

Hakim Chat Chonlaworn mengatakan dia berharap putusan itu akan "menjadi standar dalam politik yang dipatuhi".

Di luar gedung pengadilan para pendukung pemerintah - yang dalam jumlah besar berkumpul - menanggapi putusan itu dengan marah.

Mereka menuduh para hakim merusak demokrasi dan mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat.

Seorang mantan menteri mengatakan para anggota PPP yang luput dari larangan berpolitik akan berkumpul dan membentuk pemerintah koalisi berikutnya.

"Putusan itu tidak mengejutkan kami," kata Jakrapob Penkair kepada kantor berita Reuters. "Namun para anggota kami bersikukuh akan maju terus, dan kami akan membentuk pemerintah lagi karena kami yakin kami masih memegang mayoritas."

Para anggota PPP lainnya mengatakan mereka akan mendesak agar dilakukan pemilihan di parlemen pada tanggal 8 Desember untuk memilih perdana menteri baru.

Menurut undang-undang Thailand, para anggota partai-partai yang dibubarkan oleh hukum dibolehkan mendirikan partai dengan nama lain dan membentuk koalisi baru, kata wartawan BBC di Bangkok.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman   Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy