Tim tersebut akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Sri Mulyani di bawa pengawasan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendapat laporan audit BPK yang melaporkan adanya potensi kerugian negara dalam kontrak penjualan yang ditandatangani tahun 2002 itu.

Presiden Yudhoyono menjelaskan pemerintah Indonesia, melalui Wapres Jusuf Kalla telah bertemu Wapres Cina Xi Jinping pada pekan lalu, untuk menjelaskan niat pemerintah tersebut.

Kontrak penjualan gas tersebut dilakukan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menurut Jusuf Kalla bisa merugikan negara sampai Rp75 triliun.

Menanggapi tuduhan itu Megawati Soekarnoputri mengatakan melalui media massa beberapa waktu lalu bahwa kontrak kerjasama yang dibuat tahun 2002 itu diputuskan dalam sidang kabinet, yang dia sebutkan dihadiri pula oleh Yudoyono dan Kalla, dua menteri di dalam kabinetnya.