Perjanjian itu sedianya ditandatangani hari Selasa, dan memungkinan perluasan daerah otonomi Muslim di Filipina selatan.

Kelompok ini telah memberontak selama puluhan tahun di kawasan ini.

Seorang juru bicara presiden Jesus Dureza mengatakan tidak akan ada penandatangan hari Selasa, walaupun penghentian itu dilaporkan sementara.

Sejumlah masalah masih harus diselesaikan, walaupun perjanjian itu dianggap sebagai terobosan untuk menghentikan konflik yang telah menelan sekitar seratus ribu orang.

Politisi Katolik

Para politisi Katolik di Filipina selatan meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan upacara penandatanganan itu karena menurut mereka perjanjian itu belum dibicarakan dengan mereka.

Mereka kawatir langkah itu akan membentuk daerah kantung Muslim Mindanau.

"Jangan membangun tembok Berlin diantara orang Mindanau," kata Celso Lobregat, walikota Zamboanga, di depan sekitar 10.000 orang.

Mahkamah Agung meminta kedua belah pihak untuk mengajukan kasusnya pada tanggal 15 Agustus.

Perjanjian itu dimaksudkan untuk secara resmi membuka kembali proses perdamaian guna mengakhiri konflik hampir 40 tahun.

Baik MILF dan Manila telah menyepakati untuk meraih perjanjian pada November 2009 namun batas waktu tetap tidak dipatuhi dalam pertemuan selama lebih sepuluh tahun, dan diselingi dengan sejumlah kekerasan.

Ribuan warga Katolik melakukan demonstrasi di dua kota Filipina selatan hari Senin, memprotes perjanjian itu.