Ervan Hardoko

Pemerintah sebelumnya memindahkan dua hari kerja perusahaan ke hari Sabtu dan Minggu demi penghematan listrik.

Para buruh khawatir keputusan ini mengancam hak upah lembur serta waktu sosialisasi mereka dengan keluarga.

Penolakan itu disampaikan orang-orang yang mengaku mewakili sejumlah serikat buruh dalam jumpa pers di Jakarta, hari Jumat.

Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Khamid Istakhori mengatakan, peraturan bersama 5 menteri yang ditandatangani Juli lalu itu memberi dampak buruk bagi para buruh.

Selain itu, lanjut Khamid, peraturan bersama yang di tandatangani 5 orang menteri terkait ini bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam undang-undang itu disebutkan buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi.

Mereka juga menyayangkan selama pembahasan masalah ini, para buruh tidak pernah dilibatkan.

Peraturan bersama lima menteri ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah mengatasi minimnya pasokan listrik.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan hari kerja perusahaan ke hari Sabtu dan Minggu, yang beban listriknya dianggap jauh lebih ringan dibanding hari kerja biasa.

Pemerintah sendiri menargetkan penghematan itu bisa mencapai 3 ribu 500 megawatt atau senilai Rp6 triliun.

Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian proyek pengadaan pembangkit listik yang berkapasitas sampai 10 ribu megawatt, yang diperkirakan selesai tahun depan.

Krisis pasokan listrik yang terjadi belakangan ini, ditandai semakin tingginya pemutusan arus listrik di sejumlah daerah.