|
Skema BLT mendapat kritikan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentang waktu skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 19,1 juta keluarga miskin, dikritik karena dianggap tidak sebanding
dengan kenaikan harga barang.
Pengamat ekonomi dari CIDES meminta pemerintah memperpanjang masa pemberian bantuan itu, karena kenaikan harga barang akan terjadi setidaknya sampai tahun depan. Aksi penolakan sejumlah warga terhadap BLT terjadi di depan istana Merdeka, Jakarta pada hari Kamis, setelah pemerintah mengumumkan skema untuk 19,1 juta keluarga miskin itu. Dalam skema BLT yang disiapkan pemerintah, warga miskin akan mendapat uang tunai Rp100.000 per bulan selama tujuh bulan. Mereka juga akan mendapat berbagai bantuan seperti beras, pengobatan gratis dan bantuan operasional sekolah. Namun Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta, tetap menolak BLT. Pemerintah mengatakan BLT senilai Rp14, 1 triliun siap dikucurkan minggu depan, yang disiapkan pemerintah sebagai antisipasi kenaikan harga BBM. Pengamat ekonomi CIDES, Umar Juoro, mengatakan rentang bantuan langsung tunai selama tujuh bulan tidak sebanding dengan kenaikan harga barang yang akan terjadi. Pemerintah sendiri berjanji untuk memperbaiki layanan pemberian BLT, dengan melibatkan pemerintah daerah agar kejadian tidak tepat sasaran pada program BLT tahun 2005 tidak terulang. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||