BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 01 April, 2008 - Published 15:22 GMT
 
Email kepada teman   Versi cetak
Ketentuan calon independen
 

 
 
Peluang calon independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah kini terbuka. Siang tadi, sidang paripurna DPR mensahkan perubahan terbatas Undang-undang pemerintah daerah.

Dalam revisi undang-undang ini calon independen bisa mengikuti pilkada jika didukung maksimal 6 persen dari jumlah penduduk di satu provinis atau kabupaten yang tersebar di minimal separuh dari daerah tersebut.

Menurut pengamat, persyaratan ini terlalu berat bagi calon independen.

Revisi undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini menjamin peluang calon independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Namun, peluang ini diikuti syarat bahwa calon independen harus didukung sekitar 6 persen jumlah penduduk sebuah daerah.

Periset Pusat Reformasi Pemilu, CETRO, Partono mengatakan, lembaganya sudah pernah mengajukan angka yang relatif rasional yaitu, 8.000 dukungan untuk wilayah berpenduduk sedikit.

Sedang di daerah padat, seorang calon cukup didukung 20 ribu orang. Namun, anggota Komisi II DPR, Ferry Mursidan Baldan menampik usulan tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan persyaratan dukungan penduduk itu tidak terlalu memberatkan calon independen:

Dengan undang-undang ini, setiap warga negara Indonesia berusia minimal 25 tahun bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Munculnya calon-calon independen baru terjadi menjelang akhir tahun ini, terutama pilkada bupati atau kota.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman   Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy