|
Pembagian kekuasaan di Kenya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiden Kenya Mwai Kibaki dan pemimpin oposisi Raila Odinga menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri krisis pasca pemilu.
Dalam sebuah upacara di Nairobi, kedua pemimpin menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan yang dimediasi oleh Mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Pemerintah koalisi yang terdiri dari anggota partai yang berkuasa sekarang dan oposisi akan dibentuk. Sekitar 1.500 orang tewas dalam kekerasan politik setelah Odinga mengatakan dia merasa kemenanganya direbut dalam pemilu bulan Desember. Pemantau internasional setuju adanya cacat dalam pemungutan suara. 'Signifikan' Pembahasan itu berpusat pada pembentukan jabatan perdana menteri yang akan diambil olrh Odinga untuk membentuk pemerintah yang berbagi kekusaan. Kedua pihak sebelumnya setuju membentuk jabatan perdana menteri namun berbeda pendapat mengenai kekuasaan apa yang dimiliki posisi baru itu.
Wartawan BBC Adam Mynot di ibu kota Nairobi bersikap berhati-hati karena ini bukan pertama kalinya kesepakatan itu diumumkan antara pemerintah dan Gerakan Demokrasi Oranye pimpinan Odinga. Namun dia mengatakan, Annan memberi kesan bahwa ini adalah perkembangan signifikan. Dia menyebutkan, proses perundingan ini tidak mulus dan telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Tindak kekerasan belakangan ini menurun namun wartawan BBC menyebutkan ketegangan masih sangat tinggi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||