BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 01 November, 2007 - Published 08:44 GMT
 
Email kepada teman Versi cetak
Jepang hentikan misi AL untuk AS
 
Jepang mengerahkan dua kapal AL di Samudera Hindia
Jepang mengerahkan dua kapal AL di Samudera Hindia
Jepang memerintahkan penarikan dua kapal AL-nya yang mendukung operasi pimpinan Amerika di Afghanistan.

Langkah ini diambil setelah pemerintah tidak bisa mencapai kata sepakat dengan oposisi untuk memperpanjang misi di luar batas akhir mandat 1 November.

Namun, pemerintah Perdana Menteri Yasuo Fukuda mengatakan akan mencoba meloloskan undang-undang baru untuk memungkinkan misi yang lebih terbatas.

Jepang telah mengisi ulang tanki kapal perang pasukan koalisi pimpinan AS di Samudera Hindia sejak 2001.

"Pemerintah akan menempuh upaya maksimumnya ... untuk melanjutkan misi penting di Samudera Hindia," kata kepala jurubicara Kabinet Nobutaka Machimura.

Dubes AS untuk Jepang Thomas Schieffer mengatakan, penarikan selama-lamanya pasti mengirimkan pesan yang sangat buruk kepada masyarakat internasional dan teroris.

Fukuda akan mengunjungi Amerika Serikat bulan depan. Dan, peristiwa itu akan menjadi kunjungan pertama sejak menjabat.

Fukuda mengadakan pembicaraan hari Selasa dengan pemimpin Partai Demokratis yang beroposisi, Ichiro Ozawa, yang mengatakan, dia hanya bisa mendukung perpanjang misi tersebut jika itu bagian dari operasi PBB.

Kedua tokoh akan bertemu lagi pada akhir bulan.

Mengisi ulang

Kapal Jepang yang terlibat dalam misi di Samudera Hindia itu adalah sebuah kapal perusak dan kapal pengisi BBM dengan 340 tentara. Mereka akan bertolak ke Jepang hari Kamis. Kali terakhir mereka mengisi ulang tangki BBM kapal hari Senin.

Misi Jepang menjadi sasaran tuduhan bahwa Jepang memasok BBM kepada pasukan Amerika lebih banyak daripada yang dilaporkan. Dan, ini memicu spekulasi bahwa Tokyo mungkin membantu memasok perang Amerika di Irak, dan bukan hanya operasi Amerika di Afghanistan.

Konstitusi Jepang melarang negara itu memerangi bangsa lain, namun pemerintah baru-baru ini mencoba merevisi UUD untuk memungkinkan negara itu memiliki kebijakan pertahanan yang lebih kokoh.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy