31 Mei, 2007 - Published 09:23 GMT

PBB setujui sidang kasus Hariri

Dewan Keamanan PBB menyetujui pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili para tersangka dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri Libanon Rafik Hariri.

Resolusi itu diloloskan dengan dukungan suara 10 banding nol. Lima negara yaitu Rusia, Cina, Afrika Selatan, Indonesia dan Qatar abstein.

Pembentukan pengadilan itu menjadi pusat perdebatan politik panas di Libanon.

Rafik Hariri dan 22 orang lainnya tewas dalam ledakan bom mobil besar di ibukota Beirut, pada tanggal 14 February 2005.

Libanon sekarang mendapat waktu sampai 10 Juni untuk meratifikasi proposal itu, jika tidak Dewan Keamanan kemungkinan akan secara sepihak memerintahkan pengadilan, seperti yang dilakukan di Rwanda dan bekas Yugoslavia.

Penyelidikan PBB setelah pembunuhan Hariri menyatakan keterlibatan Suriah dan pasukan keamanan Libanon, meski Suriah dengan keras membantahnya.

Empat jenderal Libanon yang pro Suriah ditahan sejak lebih dari setahun lalu, karena dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Sejarah tragis

Setelah pemungutan suara di Dewan Keamanan, Suriah menegaskan kembali posisi mereka bahwa pengadilan khusus melanggar kedaulatan Libanon dan bisa membuat Libanon semakin tidak stabil.

"Ini jelas hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Libanon dan Libanon secara keseluruhan," kata duta besar negara itu di PBB, Bashar Jaafari.

Perdana Menteri Libanon Fouad Siniora menyambut baik putusan PBB tersebut.

"Ratifikasi pengadilan internasional tidak bisa dilihat sebagai kemenangan bagi satu partai terhadap partai lain di Libanon. Ini adalah kemenangan bagi Libanon dan bagi semua rakyat Libanon," katanya.

Saad Hariri, putra mantan perdana menteri yang dibunuh, mengatakan pengadilan kasus pembunuhan ayahnya adalah titik balik bagi negara tersebut dan "kesempatan bagi seluruh rakyat Libanon untuk bersatu".

Ketika berbicara di televisi Libanon yang disiarkan secara langsung, dia mengatakan tiba saatnya bagi keadilan.

Duta besar Rusia di PBB Vitaly Churkin mengatakan resolusi itu "sama dengan pelanggaran kedaulatan Libanon".

Dubes Cina untuk PBB Wang Guangya memperingatkan bahwa pengadilan hanya akan efektif jika mendapat dukungan dari semua faksi di Libanon.

Wartawan BBC di Beirut Kim Ghattas mengatakan di kota itu ada harapan bahwa pengadilan tersebut akan mengakhiri sejarah tragis tentang pembunuhan politik yang dibiarkan tidak dibawa ke persidangan.