30 Mei, 2007 - Published 11:23 GMT

Partai Demokrat Thailand bebas

Mahkamah Konstitusi Thailand membebaskan Partai Demokrat dari semua tuduhan pelanggaran undang-undang pemilihan negara itu.

Para hakim kini sedang mempertimbangkan tuduhan serupa terhadap saingan utama Partai Demokrat, Partai Thai Rak Thai pimpinan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Penjagaan keamanan di Thailand diperketat menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedua partai yang jika dinyatakan bersalah partai-partai tersebut harus dibubarkan dan para pemimpinnya dilarang berpolitik.

Perdana Menteri sementara Surayud Chulanont, yang menjabat setelah Thaksin digulingkan pada kudeta militer tidak berdarah pada bulan September, mengatakan dia akan mengeluarkan dekrit darurat jika dibutuhkan untuk mengatasi kekerasan.

Demokrasi yang rusak

Thai Rak Thai dan Partai Demokrat dituduh melakukan penipuan pada pemilihan April 2006.

MK Thailand memutuskan bahwa Partai Demokrat tidak menghina Thaksin dan tidak mendorong pemilih untuk memilih "tidak" pada pemilihan tahun lalu yang kontroversial.

Pemilihan kemudian dibatalkan karena ada tuduhan penipuan.

Para hakim juga menyatakan Demokrat tidak bersalah atas tuduhan menyuap partai yang lebih kecil untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara.

"Tidak ada landasan hukum untuk membubarkan" Partai Demokrat, kata seorang hakim.

Putusan atas partai Thai Rak Thai diperkirakan akan dikeluarkan beberapa jam lagi.

Ribuan polisi dikerahkan dikerahkan di sekitar ibukota Bangkok untuk mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej - yang tidak memiliki kekuasaan resmi namun sangat disegani di Thailand - memperingatkan para hakim MK pekan lalu bahwa masa depan stabilitas negara itu bergantung pada putusan yang adil.

Lebih dari 2.000 polisi dikerahkan di sekitar gedung MK pada Rabu pagi dan beberapa pos pemeriksaan didirikan di Bangkok dan sekitarnya, kata polisi.

Sekitar 10.000 petugas keamanan bersiaga dan rencana evakuasi disiapkan bagi para hakim jika keputusan mereka memicu aksi protes dan kekerasan, kata para pejabat militer.

'Sangat penting'

Kedua partai dituduh melanggar undang-undang pemilihan pada krisis politik tahun lalu.

Serangkaian aksi protes di jalanan menyebabkan Thaik Rak Thai menyerukan pemilihan dini, yang diboikot oleh Partai Demokrat.

Kedua partai kemudian dituduh berusaha memanipulasi hasil pemilihan dan melangar undang-undang pemilihan.

Hasil pemilihan dibatalkan dan setelah kerusuhan beberapa pekan, militer Thailand melakukan kudeta.

Thaksin, yang kini tinggal di luar negeri, dan lebih dari 100 politisi penting dari kedua partai terancam dilarang berpolitik dan menjabat di pemerintahan selama lima tahun jika dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi.

Thai Rak Thai dan Partai Demokrat juga diancam dibubarkan, meski keduanya bisa mendaftarkan diri lagi dengan nama berbeda untuk pemilihan di masa depan.