Singapura menjadi salah satu tujuan pelarian buron Indonesia

Dengan kesepakatan ini, pemerintah Indonesia berharap bisa membawa pulang sejumlah buron kasus korupsi yang selama ini tak tersentuh hukum karena kabur dan menetap di Singapura.

Wartawan BBC Dewi Safitri dari Jakarta melaporkan, perundingan soal ekstradisi Indonesia-Singapura telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Goh Chok Tong tiga tahun lalu.

Namun, karena terganjal berbagai persoalan, perjanjian mengalami kebuntuan dan baru intensif dibahas kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Hsien Loong.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan dalam perjanjian ini ada 42 kategori kejahatan yang bisa diekstradisi dari Singapura ke Indonesia dan sebaliknya, namun Menlu menolak menyebut kasus mana yang menjadi prioritas penanganan.

Pintu gerbang

Sejak kasus bantuan Likuiditas Bank Indonesia mencuat tahun 1997-1998, Singapura diduga menjadi pintu gerbang atau tujuan sejumlah koruptor melarikan diri.

Setidaknya diduga ada sekitar 12 buron kasus korupsi yang bersembunyi di Singapura, seperti Sjamsul Nursalim dan Sukanto Tanoto.

Menurut Jaksa Agung Abdulrahman Saleh, kasus korupsi BLBI adalah kasus hukum yang diprioritaskan penuntasannya oleh kejaksaan begitu perjanjian diteken.

Dalam perjanjian akan diatur secara jelas, kejahatan yang bisa diekstradisi termasuk yang terjadi 8-9 tahun yang lalu, kata Jaksa Agung Abdulrahman Saleh.

Meski demikian, masih belum jelas bagaimana nasib aset para buron yang juga diduga disimpan di Singapura.

Pemerintah berharap, sebagaimana dengan pengalaman beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat, aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi akan dikembalikan sepenuhnya ke Indonesia.