Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto

Abdul Rahman Saleh mengatakan pihaknya masih menunggu hasil konsultasi tim dokter RSCM dan tim dokter kepresidenan yang merawat Soeharto.

Abdul Rahman Saleh menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan menangani masalah amnesti atau abolisi karena bukan wewenang lembaga tersebut.

Hal yang menjadi wewenang Kejaksaan Agung, menurut Jaksa Agung hanyalah penghentian kasus, SP3 dan penghentian penuntutan.

Namun, Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto.

'Hukum tak jalan'

Tanggapan beragam mengemuka di masyarakat tentang masa depan perkara mantan Presiden Soeharto.

Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan   Ibu Widaningsih, korban tragedi Lampung 1989

Sebagai korban tragedi Talangsari, Lampung tahun 1989, Ibu Widaningsih mengatakan: "Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan."

Menurutnya hukum seharusnya tidak pandang bulu, rakyat jelata ataupun presiden harus dihadapkan pada hukum yang sama apabila melakukan pelanggaran.

Sri Bintang Pamungkas, yang pernah dipenjara akibat penghinaan terhadap Soeharto, berpendapat serupa.

Dia menulis buku berjudul "Saya musuh politik Soeharto" dan menilai dengan menggunakan alasan kesehatan, Soeharto telah berhasil lolos dari jerat hukum.

"Itu dicar-cari. Nyatanya dia masih sehat. Kita tidak ingin hanya sekedar menghukum dia tetapi ingin Indonesia tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi," tutur Sri Bintang.

Tetapi di mata Yap Hong Gie, putra Yap Thiam Hien yang banyak membela para tapol PKI, tindakan pemerintah menghentikan perkara Soeharto sudah tepat.

Yap menilai kasus Suharto saat ini lebih kental dengan nuansa sakit hati dan balas dendam atas kesalahan-kesalahan Suharto.