BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 08 Mei, 2006 - Published 12:09 GMT
 
Email kepada teman Versi cetak
Pemilu Thailand dibatalkan
 
Warga Thailand mencoblos dalam pemilihan lalu
Warga Thailand mencoblos dalam pemilihan lalu
Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan pemilihan umum yang berlangsung bulan lalu tidak berlaku, dan pemilihan ulang harus segera dilaksanakan.

Hakim Ura Wangomklang mengatakan, pengadilan mengeluarkan keputusan berdasarkan voting 8 melawan 6 untuk menyatakan pemilu tanggal 2 April lalu melanggar konstitusi.

Thailand saat ini tengah mengalami kegoyahan politik sejak pemilihan umum, yang diadakan oleh pemerintahan PM Thaksin Sinawatra untuk menghadapi aksi protes anti pemerintahan yang terus meningkat.

Oposisi sendiri memboikot pemilu itu sehingga tidak semua kursi terisi, ini berarti parlemen tidak bisa bersidang.

Banyak analis mengatakan pembatalan hasil pemilu merupakan satu satunya jalan untuk membuat arah politik yang lebih baik di negara itu.

Tiga pengadilan Thailand sepakat untuk mempertimbagkan keabsahan pemilihan setelah campur tangan yang jarang dilakukan oleh Raja Bhumibol Adulyadej,
yang menggambarkan situasi "kacau balau" dan menyatakan, parlemen tanpa kehadiran oposisi tidak akan demokratis.

Pemilu kontroversial

Krisis mulai berkembang ketika Thaksin membubarkan parlemen bulan Februari, dan menggelar pemilihan dalam upaya untuk membuktikan bahwa dia masih memiliki dukungan publik di banyak tempat, meski protes besar-besaran secara berkala digelar di Bangkok.

Pernyataan Raja Thailand tampaknya menjadi katalis untuk bertindak
Pernyataan Raja Thailand tampaknya menjadi katalis untuk bertindak

Partai Thaksin Thai Rak Thai meraih 57 persen suara, tapi jutaan warga Thai memilih memberikan suara hanya untuk menunjukkan penentangan terhadap Thaksin. Thaksin kemudian mengumumkan dia mengundurkan diri beberapa hari kemudian.

Namun, peletakan jabatan itu tetap menyisakan masalah, termasuk cara mengisi kursi parlemen yang masih kosong akibat boikot oposisi dan sentimen anti-Thaksin yang mendalam di banyak tempat di ibukota dan di kawasan selatan negara itu.

Dua putaran pemilihan susulan tidak bisa mengatasi masalah ini, dan ketika raja turun tangan, serta menyeru aparat kehakiman agar mengakhiri masalah. Dan, tampaknya satu-satunya penyelesaian satu-satunya adalah menggelar pemilihan ulang.

Tidak lama kemudian, hakim senior dari tiga lembaga kehakiman utama di Thailand, Mahkamah Agung, Mahkamah Administrasi Negara dan Mahkamah Konstitusi, bersidang untuk membahas situasi.

Tidak jelas isi pembicaraan dalam sidang itu, tapi para analis sudah memprediksi kesimpulannya adalah pembatalan.

Kini, setelah mempertimbangkan pengaduan mengenai sejumlah pelanggaran ringan, Mahkamah Konstitusi mengumumkan fatwanya.

Meski demikian, wartawan BBC untuk Asia Tenggara Jonathan Head mengatakan, jalur yang akan ditempuh ke depan masih belum jelas.

Oposisi tidak menghendaki Thaksin mencalonkan diri lagi menjadi perdana menteri, tapi dia dipandang sebagai penggalang suara yang menentukan bagi
Thai Rak Thai, yang menguasai dukungan di kalangan pemilih di pedesaan.

Partai-partai oposisi utama, yang memboikot pemilihan lalu, juga menuntut reformasi konstitusional untuk memperkuat mekanisme pengendalian terhadap kekuasan perdana menteri.

Namun, mereka belum memutuskan perubahan yang mereka harapkan, dan tidak jelas seberapa cepat dan mudah perubahan itu bisa disepakati.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy