BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 23 Maret, 2006 - Published 10:39 GMT
 
Email kepada teman Versi cetak
RI tarik dubes dari Australia
 
Peta Papua
Pemerintah Indonesia hari ini menarik duta besarnya di Australia, sebagai protes atas keputusan Australia memberikan visa kepada 42 warga Papua.

Penarikan duta besar itu diputuskan dalam rapat koordinasi polkam hari Jumat seperti dijelaskan menko polhukam Widodo AS.

Menurut Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, dubes Indonesia dipanggil pulang dengan pesawat pertama yang tersedia.

Pemerintah Indonesia juga menuduh Australia menerapkan standar ganda, karena sebelumnya telah menolak permintaan suaka pendatang dari negara-negara lain.

"Pemerintah Australia tidak memperlihatkan sensitivitas bangsa dan rakyat Indonesia, dan juga mengukuhkan kecurigaan bahwa mereka mendukung gerakan separatis di Papua," tambah Widodo AS.

Sebelumnya kemarin Australia memberikan visa sementara untuk 42 warga tersebut seperti dikatakan oleh Menteri Imigrasi Amanda Vanstone.

Vanstone mengatakan 42 dari 43 pengungsi Papua akan mendapatkan visa perlindungan visa, yang memungkinkan mereka tinggal selama tiga tahun.

Ke 43 warga Papua itu tiba di Australia dengan kapal boat bulan Januari, dengan mengatakan mereka lari karena dikejar-kejar oleh militer Indonesia.

Jakarta mengatakan warga Papua itu tidak menghadapi sesuatu yang ditakuti dan memperingatkan bahwa langkah Australia memberikan suaka dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengontak Perdana Mentri Australia John Howard guna mendesak agar para pengungsi dipulangkan.

Gerakan separatis

Vanstone mengatakan warga Papua itu akan dipindahkan dari Pulau Christmas ke Melbourne.

"Langkah ini bukan keputusan antara negara, namun keputusan individual yang didasarkan pada bukti yang diajukan oleh invididu bersangkutan dan laporan pihak ketiga," katanya.

Satu keputusan belum diambil atas satu pencari suaka lain, katanya.

Gerakan separatis dalam skala kecil telah berlangsung puluhan tahun di Papua, dan mereka sering menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi.

Kelompok Papua itu dilaporkan mencakup aktifis pro kemerdekaan dari propinsi itu.

Indonesia mendapatkan kedaulatan atas Papua, dari bekas koloni Belanda, tahun 1969.

Reaksi DPR

Dalam rapat paripurna DPR, kalangan parlemen menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah ini, seperti disampaikan anggota DPR dari fraksi PAN, Djoko Susilo.

Sementara itu, selain menyatakan mendukung, ketua DPR Agung Laksono meminta agar pemerintah juga memberikan klarifikasi terhadap alasan para pencari suaka.

Klarifikasi tentang keamanan para pencari suaka sudah diberikan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda.

Menurut Menlu Hasan sebenarnya tidak ada alasan kuat Australia mengabulkan pemintaan para pencari suaka karena mereka bukanlah orang-orang yang tengah dikejar aparat dan telah dijamin keamananannya oleh pemeritah Indonesia.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy