BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 06 Juli, 2006 - Published 12:56 GMT
 
Email kepada teman Versi cetak
Membaca Berita dalam 2 Bahasa
 
Nepal
Dugaan kekerasan atas pengunjuk rasa Nepal
Dalam Berita 2 Bahasa kali ini anda bisa mengikuti tentang situs Nazi di Polandia dan upaya mengusut pelanggaran hak asasi manusia di Nepal.

Jika anda punya masukan komentar, pertanyaan, atau tanggapan, silakan kirim lewat email ke indonesian@bbc.com

Nazi in Poland
Polish police have secured the closure of a neo-Nazi website, and have detained a man suspected of running it.

The website, operated by the Polish branch of the group known as Blood and Honour, published personal details of people on its hate-list -- such as left-wing activists, prominent members of ethnic minorities, and homosexuals.

The Polish police enlisted the cooperation the American FBI in closing the site, which used a US-based server.

Nazi di Polandia
Polisi Polandia telah memastikan penutupan sebuah situs internet Neo-Nazi, dan menahan seorang pria yang diduga menjalankannya.

At least 21 people died and thousands others were injured during a 3 weeks strike and nationwide pro-democracy demonstrations, which resulted in King Gyanendra giving up his direct rule.
Sedikitnya 21 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung selama 3 pekan, yang menyebabkan Raja Gyanendra menyerahkan kekuasaan langsungnya.

Situs internet itu dioperasikan oleh cabang Polandia dari kelompok yang dikenal sebagai Darah dan Kehormatan, yang mengumumkan rincian dari orang-orang yang masuk dalam daftar kebencian mereka, seperti pegiat sayap kiri, anggota terkemuka dari kelompok minoritas, dan homoseksual.

Polisi Polandia mendapat bantuan kerja-sama dari FBI Amerika dalam menutup situs tersebut, yang menggunakan layanan berbasis di Amerika Serikat.

Human Right in Nepal
The Nepalese government has given more time to the judicial commission to report back on alleged atrocities against pro-democracy activists earlier this year.

At least 21 people died and thousands others were injured during a 3 weeks strike and nationwide pro-democracy demonstrations, which resulted in King Gyanendra giving up his direct rule.

A spokesman for the commission, Dilli Raman Acharya, told the BBC that it would not be able to complete the report in time and had been granted an extension until September.

Hak Asasi di Nepal
Pemerintah Nepal memberikan waktu yang lebih banyak kepada komisi judisial untuk melaporkan kembali dugaan kekejaman atas pegiat pro demokrasi awal tahun ini.

Sedikitnya 21 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung selama 3 pekan, yang menyebabkan Raja Gyanendra menyerahkan kekuasaan langsungnya.

Seorang jurubicara komisi, Dilli Raman Acharya mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan laporan pada waktunya dan mendapat perpanjangan waktu hingga September.

 
 
Nama
Negara
Email
Komentar anda
 
  
BBC mungkin mengedit komentar anda dan tidak menjamin semua akan diterbitkan
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy