Muslim Uighur menunaikan shalat di luar salah satu masjid di Urumqi

Aparat Cina menuding kelompok separatis dan militan muslim terkait al-Qaida menggerakan kerusuhan, sementara aktivis etnis Uighur menuding kebijakan Cina sumber masalah.

Jati diri muslim extnis Xinjiang sudah menjadi masalah bagi penguasa Cina sejak pemerintahan Cina Nasionalis, demikian kata analis BBC spesialis Asia Tengah Malcolm Hasslet.

Xinjiang pernah memproklamasikan diri sebagai Republik Turkestan Timur pada awal 1930-an.

Simak Paket Minggu: Merunut akar masalah di Xinjiang

Menurut Hasslet, Berdirinya negara tersebut tidak lepas dari semangat kebangkitan semangat pembaharuan sosial dan politik di kalangan masyarakat etnis Uighur pasca ambruknya Kekaisaran Cina pada tahun 1910.

Namun, Xinjiang tidak lama menikmati kebebasan. Dengan bantuan Uni Soviet, panglima milisi bersenjata lokal, Sheng Sichai membubarkan negara orang Uighur tersebut dan mendirikan sebuah negara boneka Uni Soviet.

Belakangan, Cina komunis menggulingkannya dan Xinjiang menjadi salah satu provinsi Republik Rakyat Cina.

Identitas Uighur

Identitas etnis Uighur tetap bertahan, meski mereka tidak memiliki negara merdeka.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kembali menguat akibat penolakan atas arus masuk pekerja migran etnis Cina Han dan aparat pemerintah ke wilayah tradisional mereka.

Arus masuk pendatang semakin deras sementara ekonomi Cina berkembang pesat dalam 30 tahun terakhir.

Dengan latar belakang sosial politik ini, kelompok-kelompok warga Muslim Uighur melancarkan aksi perlawanan sporadis, termasuk serangan bersenjata dengan sasaran polisi dan pejabat Cina.

Pemerintah Komunis Cina menanggapi dengan penahanan dan eksekusi. Namun, langkah keras tersebut tidak menyelesaikan akar masalah, penentang terhadap kebijakan yang dirasakan tidak adil oleh warga Uighur. Dan, ketegangan meledak pada 5 Juli.

Cina selalu mencegah gejolak di Xinjiang muncul di media berita. Kalau pun akhirnya mengakui kerusuhan pecah di sana, seperti ketika terjadi penyerangan terhadap polisi menjelang Olimpiade 2008, Aparat Cina menghubungkan insiden tersebut dengan "terorisme" internasional.

'Terorisme'

Dalam insiden awal Juli, jurubicara kementerian luar negeri Cina, Qin Gang, mengatakan kepada wartawan bahwa Cina memiliki bukti sebagian yang terlibat dalam kerusuhan memiliki kaitan dengan Al-qaida dan kelompok-kelompok militan lain.

	Sebanyak 20 orang warga Uighur ditawan di kamp Guantanamo

"Kami telah mendapatkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang ini menerima pelatihan dari kelompok-kelompok teroris asing, termasuk al-Qaida, dan sangat terkait dengan tiga kekuatan jahat dari luar negeri," kata Qin.

Sejumlah orang Uighur memang ditangkap di Afghanistan bertempur bersama pasukan Taliban dan beberapa di antaranya diketahui kemudian ditawan di kamp Guantanamo.

Bagi Beijing, ini tentu mengukuhkan aktivis separatis Uighur memang memiliki kaitan dengan militansi Islam internasional.

Wu'er Kaixi, adalah seorang warga etnis Uighur dan salah seorang tokoh demontrasi pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen 1989.

Berbicara dari Taiwan, tempat dia kini, bermukim, Wu'er Kaixi, Cina telah memanfaatkan iklim politik pasca serangan 11 September untuk memberangus protes syah etnis Uighur.

"Khususnya setelah insiden 11 September di Amerika Serikat, ketika Amerika telah meminta Cina memperkuat persekutuan anti-terorisme, pemerintah Cina menggunakan metode ini untuk menyatakan semua protes atau demonstrasi etnis Uighur, tindak terorisme, sekalipun itu berlangsung damai," kata Wu'erx Kaixi.

"Sayangnya, fakta bahwa orang Uighur adalah muslim menyebabkan perjuangan mereka tidak memperoleh perhatian dan simpati," tambahnya.

Banyak analis yakin akar permasalahan gejolak di Xinjiang lebih lama dan lebih dalam daripada ekstrimisme modern dengan label Islam.

Ketegangan sudah lama berkembang di kawasan paling barat Cina tersebut.

Beijing menyatakan Xinjiang sebagai wilayah otonomi, seperti Tibet. Namun, banyak warga Uighur merasa mereka menjadi korban diskriminasi, dan bahkan ditindas oleh pemerintah Cina, termasuk dalam menjalankan agama mereka.

Pandangan aparat Cina itu ditepis oleh Dilxat Zaxit, jurubicara Kongres Uighur Sedunia, WUC, yang berbasis di Swedia.

Insiden ini hasil dari penindasan, penyerangan dan fitnah yang sudah lama dialami warga Uighur, khususnya setelah insiden di pabrik mainan Shaoguan   Dilxat Zaxit Aktivis Uighur

"Insiden ini hasil dari penindasan, penyerangan dan fitnah yang sudah lama dialami warga Uighur, khususnya setelah insiden di pabrik mainan Shaoguan. Warga Uighur sangat tersinggung," kata Zaxit.

"Insiden yang sangat diskriminatif ini membuat marah banyak warga Uighur, yang menuntut pemerintah Cina menjelaskan peristiwa yang terjadi, dan menghentikan propaganda dan diskriminasi, yang ditujukan ke orang-orang Uighur," tambahnya.

Hubungan tegang

Hubungan antara etnis Han dan Uighur sudah lama tegang. Banyak orang Uighur melihat orang-orang Han didatangkan ke Urumqi, dan kota-kota lain di Xinjiang untuk memperkuat kendali Beijing atas Xinjiang.

	Warga etnis Han berunjukrasa soal kerusuhan Juli

Populasi Warga Han saat ini mencapai 40 persen penduduk provinsi tersebut. Sementara itu, orang Uighur adalah muslim dan mereka memandang bahasa dan budaya lebih dekat dengan etnis Turki di Asia Tengah.

Pimpinan wilayah Xinjiang, Nur Bekri mengatakan, gejolak politik membahayakan masyarakat setempat.

Menurut Bekri, Tiga kekuatan dari dalam dan luar Cina mencoba menyerang partai Komunis Cina dan pemerintah. "Mereka juga menghasut orang-orang melancarkan unjukrasa di kota," katanya.

Dia tambahkan, orang-orang tersebut sangat merusak persatuan kelompok-kelompok etnis, dan kerukunan di dalam masyarakat kita. "Sejarah telah menunjukkan bahwa stabilitas, adalah berkah, kekacauan adalah petaka, " ujarnya.

"Setiap kali kerukunan tercipta di kalangan kelompok-kelompok etnis, perkembangan ekonomi dan masyarakat wilayah Xinjiang berjalan cepat, dan masyarakat memperoleh manfaat," kata Bekri.

Pandangan Nur Bekri menggemakan sikap Beijing selama ini selalu menekankan perbaikan ekonomi pesat yang tercapai di Xinjiang.

Di sisi lain, pemerintah Cina melihat separatis Uighur sebagai ancaman sangat besar.

Beberapa kelompok warga Uighur memang berjuang untuk mendirikan negara
sendiri di Xinjiang.

Konflik ini antara kekuatan separatis dan anti-separatis   Meng Jianzhu Menteri Cina

Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah tokoh etnis Uighur dipenjarakan atau terpaksa meminta suaka politik di luar negeri, termasuk di Turki.

Beijing menuding aktivis separatis Uighur menggerakan kerusuhan awal Juli.

Saat berbicara di depan massa di Lapangan Rakyat Urumqi, Menteri Keamanan Publik Nasional Cina, Meng Jianzhu, mengatakan, akar masalah sangat politis.

"Konflik ini antara kekuatan separatis dan anti-separatis, dan ini pertarungan politik yang tengah berjalan," kata Meng.

Mengandalkan kekuatan

Salah satu organisasi yang dituding terlibat adalah Kongres Uighur Sedunia, WUC, lembaga yang menghimpun kelompok warga Uighur di pengasingan.

	Tentara dan polisi Cina dikerahkan meredam kerusuhan Urumqi

Ketuanya, Rabiya Kadeer membantah dia menyerukan warga Uighur menimbuilkan kerusuhan.

"Akar penyebab masalahnya adalah kebijakan sangat keras Cina yang diterapkan oleh Sekretaris dan Ketua Partai Komunis," kata pimpinan WUC.

"Dan, pemberangusan oleh Cina di kawasan selama beberapa dekade, seperti Anda ketahui, telah menciptakan situasi sangat tegang," kata Rebiya Kadeer.

Menurut aktivis HAM, Wu'er Kaixi, pemerintah Cina tidak mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan antar orang-orang Han yang menjadi mayoritas di belahan lain Cina dan Uighur.

"Saya merasa sangat pilu atas fakta bahwa kebencian di antara kedua kelompok etnis, antara orang-orang Cina Han dan orang-orang Uighur, meningkat dari hari ke hari, dan pemerintah Cina tidak berbuat apa-apa untuk meredakannya," katanya.

"Sebaliknya, mereka justru menambahkan bahan bakar ke bara api," tegasnya.

Sejauh ini, pemerintah Cina terlihat mengandalkan tentara dan polisi untuk meredam gejolak di Xinjiang.

Dan, bagi aktivis orang Uighur di pengasingan dan pegiat HAM, kebijakan itu tidak menyelesaikan sumber masalah sebenarnya.