Dewi Safitri Wartawan BBC di Jakarta

	Pemilihan kepala daerah Aceh berlangsung mulus

Saat ini peraturan pemerintah tentang partai politik lokal tengah dibahas dan jika disetujui maka akan memungkinkan partai lokal berafiliasi dengan partai nasional.

Namun, ada kekuatiran bahwa wilayah-wilayah Indonesia lainnya juga menuntut partai politik lokal seperti di Aceh.

Dan jika pembahasan peraturan pemerintah tentang partai politik lokal Aceh berjalan sesuai rencana maka pemerintah RI tidak akan terlambat memenuhi tenggat waktu penyelesaian politik Aceh.

Berdasarkan kesepakatan Helsinki, maka bulan Februari 2007 merupakan tenggat waktu penyelesaian ketentuan tentang partisipasi politik menyangkut masa depan Aceh.

Akan didukung

Menteri Dalam Negeri, M. Ma'ruf, menyatakan prinsip dalam peraturan pemerintah itu adalah peran partai politik lokal untuk kebutuhan pemilihan di Aceh saja.

Ini akan menginspirasi wilayah lain karena kita juga melihat banyaknya kekecewaan-kekecewaan masyarakat atas partai politik selama ini   Mawardi Ismail

M. Ma'ruf menambahkan bahwa untuk pemilihan umum nasional maka anggota parpol lokal boleh merangkap menjadi anggota parpol nasional.

"Partai lokal itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan lokal, dan kalau menyangkut pemilihan anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden maka menjadi partai nasional," tambahnya.

Sebelumnya, berbagai pembahasan menyangkut ketentuan politik di Aceh, hampir selalu menjadi kontroversi.

Dan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, yakin PP partai politik lokal Aceh akan diterima perwakilan Gerakan Aceh Merdeka dan seluruh masyarakat Aceh.

"Proses pembuatan peraturan ini kan sudah melewati masyarakat, universitas, baru kemudian dibahas," kata Hamid Awaluddin.

Memancing daerah lain?

Pengamat politik Aceh, Mawardi Ismail, sependapat tidak akan banyak penentangan atas PP tentang partai politik itu.

	Irawandi Yusuf, mantan pegiat GAM, merupakan gubernur terpilih Aceh

Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam sebelumnya sukses menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan calon independen untuk pertama kalinya.

Namun ada kekuatiran, tambah Mawardi, justru akan mendorong timbulnya masalah di daerah lain karena kemungkinan daerah lain menghendaki hal yang sama.

"Ini akan menginspirasi wilayah lain karena kita juga melihat banyaknya kekecewaan-kekecewaan masyarakat atas partai politik selama ini," tuturnya.

"Selama ini kan partai politik mendapat legitimasi masyarakat karena memang tidak ada pilihan lain."

Saat ini di Aceh rencananya akan berdiri dua partai politik lokal, satu dimotori oleh kalangan pegiat yang dikenal dengan nama Partai Rakyat Aceh dan bentukan Komite Peralihan Aceh yang mewakili kekuatan mantan GAM.

Komisi Pemilihan Independen di Aceh mencatat sejauh ini sebanyak 2,4 juta pemilih terdaftar untuk pemilihan umum 2009.