Mungkinkah memberantas mafia hukum di Indonesia?

Sebagai bagian dari langkah ini, presiden meminta masyarakat korban mafia hukum untuk melaporkan kepadanya melalui PO Box 9949.

Mafia hukum ini, menurut presiden, mengacu pada perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain. Mafia hukum itu termasuk mafia kasus, suap-menyuap, pemerasan, 'jual-beli' perkara, mengancam saksi, mengancam terdakwa, dan pungutan-pungutan yang tidak semestinya.

Apa komentar anda tentang upaya ini? Apakah dapat meredam mafia hukum yang disebutkan sejumlah kalangan sudah merajalela di Indonesia?

----------------------------------
Sulartri, Yogyakarta
Mafia hukum yang sudah mengakar sampai ke kabupaten, memang sukar diberantas, tetapi dengan keyakinan dan bersatu padunya para penegak hukum dan pemerintah pusat sampai daerah, sedikit demi sedikit akan berhasil.

Fitri Sari Dewi, Bukit Tinggi
Menurut saya Mafia Hukum itu sulit untuk diberantas. Mengingat mereka sudah mengakar kuat di peradilan Indonesia. Mental aparat hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari aksi mafia ini.

Maka ibarat buah simalakama. Tetapi gejala demikian bisa diberantas dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran para pemimpin negeri ini.   Indrayadi Soebekti, Bandung

Akmal al-Bintany, Pekanbaru
Pemberantasan korupsi sedang berjalan dan mendapatkan batu sandungan. Apakah memberantas mafia hukum akan mulus? Biarkan waktu yang menjawab.

Soleh, Bandung
Program itu bisa terlaksana apabila pajabat atas sampai bawah berkomitmen dan bersatu memerangi mafia hukum. Dan masyarakat indonesia bisa jujur semua.

Azam Usman Baabud, Pemalang, Jateng
Saya rasa pak SBY hrs berani mereformasi institusi-institusi peradilan terutama di tubuh POLRI karena sampai sekarang polisi itu masih menjadi momok di masyarakat terutama polisi-polisi nakal. Contoh di daerah saya Kabupaten Pemalang, masa orang mau bikin SIM C harus bayar untuk dapat surat dari tempat kursus setir motor.

Nur Setiono, Jakarta
Ambisi membrantas mafia hukum dalam tempo 100 hari, mudah mudahan bukan saja diilhami oleh kasus Bibit-Chandra yang memperdengarkan sadapan telepon Anggodo. Terlalu optimis kalau dalam 100 hari selesai, karena praktek tidak terpuji tersebut sudah mengakar sejak lama.

Hasbullah, Padang
Institusi penegak hukum (polisi, kejaksaa, pengadilan dan juga KPK) harus dibenahi lebih dulu. Kalau tidak, upaya berantas mafia hukum akan sia-sia.

Edy, Kota Bangun, Kaltim
Bagaimana mau memberantas mafia hukum, dengan kasus polisi vs kpk, nggak bisa tegas...