BBCIndonesia.com
  • Bantuan
 
Diperbaharui pada: 18 Mei, 2008 - Published 14:49 GMT
 
Email kepada teman   Versi cetak
Kontroversi bantuan langsung tunai
 
rupiah
Bantuan 100 ribu rupiah per bulan dianggap jauh dari cukup
Bantuan Langsung Tunai, BLT, untuk 19,1 juta keluarga miskin, dikritik karena dianggap tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang.

Aksi penolakan sejumlah warga terhadap BLT di depan istana Merdeka, Jakarta hari Kamis lalu dilakukan setelah pemerintah mengumumkan skema untuk 19,1 juta keluarga miskin itu.

Pemerintah mengatakan BLT senilai 14, 1 triliun rupiah siap dikucurkan menjelang rencana kenaikan bahan bakar minyak.

Dalam skema BLT yang disiapkan pemerintah, warga miskin akan mendapat uang tunai seratus ribu rupiah per bulan selama tujuh bulan.

Mereka juga akan mendapat berbagai bantuan seperti beras, pengobatan gratis dan bantuan operasional sekolah.

Pemerintah sendiri berjanji untuk memperbaiki layanan pemberian BLT, dengan melibatkan pemerintah daerah, agar kejadian tidak tepat sasaran pada program BLT tahun 2005 tidak terulang.

Namun jumlah uang 100 ribu rupiah per bulan dinilai jauh dari cukup. Sementara angka sekitar 19 juta orang yang dianggap berhak mendapatkan bantuan langsung tunai ini, juga dianggap tidak menggambarkan angka kemiskinan yang sebenarnya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan angka sekitar 68 ribu warga miskin yang akan mendapatkan BLT di daerahnya merupakan angka penerima BLT dengan data Badan Pusat statistik tahun 2005.

Ditengah ini semua, yang juga menjadi masalah, menurut Mohammad Maksum, direktur pusat studi pedesaan dan kawasan Universitas Gajah Mada Jogjakarta, tidak ada revisi baru angka kemiskinan yang didasarkan pada kenaikan pangan global.

Ia memperkirakan jumlah warga miskin sebenarnya di Indonesia jauh melebihi 19 juta kepala keluarga yang akan mendapatkan BLT dari pemerintah.

----------------------------------------
Zumilatun, Jakarta

Menurut saya pemerintah sebaiknya menyerahkan bantuan tunai langsung tidak dalam bentuk uang, yang paling sangat diharapkan warga masyarakat adalah adanya harga bahan kebutuhan pokok yang dapat terjangkau disegala lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu, lagipula BLT sering kali tidak tepat sasaran.

Kayin Fauzi, Balikpapan

BLT adalah opsi yang tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita sakit, kita ke dokter di beri obat dan sembuh. Beda dengan kemiskinan, BLT bukanlah obat tapi sekedar minuman ringan. Habis minumannya haus lagi dan Miskin kembali. Diluar kebutuhan harga naik lebih besar di banding 100 ribu per bulan.

Enny Ratri, Purworejo

BLT memang tidak efektif, akan lebih baik jika Indonesia meniru Grameen Bank yang diprakarsai M.Yunus penerima Nobel dari Bangladesh. Sehingga rakyat Indonesia tidak dibiasakan mempunyai sifat pemalas dan jiwa pengemis.

Senci Han, Samarinda

Skema kebijakan BLT sama sekali tidak mencerminkan bahwa konsep dan paradigma juga perspektif kebijakan kabinet Indonesia bersatu untuk menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan peradaban dunia.

Vinzen Paul Nanggor, Ruteng

BLT adalah suatu cara agar masyrakat terlena, tapi perlu di ingat bahwa cara itu tidak menghasilkan apa apa, BBM boleh naik, BLT jangan di bagikan 14,1 triliun buatlah infrastruktur yang baik yang dapat melayani masyarakat yang di anggap miskin.

Joko Susilo, Banyumas

BLT jelas-jelas tidak menguntungkan bagi rakyat kecil, karena BLT yang akan dikucurkan pemerintah, hanya akan mengundang konflik dimasyarakat itu sendiri, antara yang menerima dan yang tidak masuk data.

Nyoto, Kediri
Kehidupan masyarakat tidak hanya satu dua bulan saja, hingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tidak mungkin kalo hanya mengandalkan BLT sementara harga kebutuhan pokok dan BBM yang terus melambung, bagaimana bisa sejahtera kalo setiap harinya masih banyak yang kurang gizi dan kelaparan.

Iskandar haryono, Mataram

Memang bantuan BLT Tak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi program itu tetap berguna untuk rakyat miskin. Tapi bicara soal miskin rasanya jumlahnya jelas lebih dari 19 jutaan jiwa. Mungkin indikator kemiskinan dari BPS perlu dirubah nih. Faktanya seorang buruh di sebuah toko gajinya hanya 600 ribuan, dengan harga kebutuhan seperti sekarang apakah ia tidak termasuk miskin?

Anton Dewantoro, Afrika Selatan

Apakah kita ingin pemerintah RI bangkrut dengan terus-menerus mensubsidi minyak? Harga minyak bumi terus melejit. Orang-orang di Afrika Selatan bilang begini, "kalau kamu mudik ke Indonesia bawa oleh-oleh bensin ya, kan murah".
BLT sebenarnya tidak mendidik juga, memeberikan uang tunai ke orang miskin. Lebih baik dana itu dipakai untuk membangun infrastruktur dan mencetak lapangan kerja.

Iing Kurniawan, Sungailiat, Bangka

Pemerintah harusnya mengambil langkah tegas, bila ingin dan memang harus menaikkan harga BBM, jangan diikuti dengan adanya penyerahan BLT. Mengapa? Karena BLT tidak akan mengubah apapun, malahan akan membuat efek negatif karena memberi peluang masyarakat untuk terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Suyoto, Bekasi

Sebetulnya BLT sedikit dapat menolong perekonomian rakyat, apalagi sekarang berbagai kebutuhan pokok melonjak naik harganya, tetapi program ini punya nilai positifnya yaitu mengurangi beban hidup rakyat kecil. Yang perlu dibenahi untuk program ini adalah pendataan yang benar terhadap orang yang berhak menerima, dan pengambilan di kantor pos juga dinilai kurang efektif karena harus antri sehingga berdesak-desakan sehingga banyak yang pingsan. Alangkah baiknya bila BLT ini diberi secara langsung ke rumah-rumah sehingga bisa dilihat langsung benarkah orang ini berhak atau tidak.

Ketut Sunarta, Denpasar

Menurut saya BLT langsung tidak cocok dan sesuai dengan kondisi kita krn pertama sistem pemerintahan kita yang cendrung korup dan KKN dalam implementasinya dilapangan. Korup bukan saja masalah mencuri uang tapi juga masalah pencatatan data dimana sering kali orang miskin justru tidak tercatat.

Yusuf M Riptianto, Surabaya

Kepada seluruh rakyat Indonesia : Selamat memasuki masa sulit jilid 2. Mungkin perlu diwacanakan juga reformasi jilid 2. Wong rakyat aja malu diberi lagi BLT, kok pemerintah tidak? Mending potong gaji pejabat aja deh.

Yusran, Makasar

BLT tidak menyelesaikan masalah , pada akhirnya enak diawal sengsara diakhir. Saya punya usul BBM dinaikkan khusus kepada mobil, industri , dan polisi yang mengagawasi . itulah gunanya aparat dibayar oleh negara.

 
 
Berita utama saat ini
 
 
Email kepada teman   Versi cetak
 
  Bantuan | Hubungi kami | Tentang kami | Profil staf | Pasokan Berita RSS
 
BBC Copyright Logo ^^ Kembali ke atas
 
  Berita Dunia | Berita Indonesia | Olahraga | Laporan Mendalam | Ungkapan Pendapat | Surat dari London
Bahasa Inggris | Berita Foto | Cuaca
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Bantuan | Privacy