Sukseskah Jamkesmas dan Jampersal?

  • 24 September 2013
Pasien KJS
RSCM merawat 2.000-3.000 pasien dengan Jamkesmas/KJS seperti ini setiap hari.

Program Jamkesmas dan Jampersal dipandang merupakan cerminan keberhasilan dan tantangan yang akan dihadapi dalam skema asuransi kesehatan universal Indonesia mendatang.

Meski masih banyak mendapat kritik skema program layanan kesehatan pemerintah dinilai punya kontribusi penting dalam upaya memperbaiki taraf kesehatan masyarakat.

Penilaian ini ditujukan terhadap Jamkesmas (digulirkan sejak 2006) dan Jampersal (sejak 2012) yang diklaim memberi layanan gratis pada sedikitnya 89 juta orang pada tahun lalu.

"Tentu banyak kekurangannya, tetapi karena kita anggap cukup baik maka kita teruskan menjadi BPJS," kata Nizar Shihab dari Komisi X DPR, yeng membawahi isu kesehatan dan menjadi ketua tim pembahas UU Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial tahun 2011.

Nizar mencontohkan adanya perbaikan di sektor layanan primer kesehatan termasuk dalam kualitas, akses dan infrastruktur setelah digulirkannya Jamkesmas.

"Dari berbagai model layanan kesehatan yang pernah ditawarkan pemerintah selama ini, Jamkesmas adalah yang terbaik karena bahkan meng-cover fasilitas cuci darah dan operasi jantung," tambah Nizar.

Marius Widjajarta, pegiat kesehatan, membantah berbagai klaim ini.

"Anda bisa saja mengobati jutaan orang tiap hari, tetapi dengan kualitas seperti apa? Sembuh atau malah tambah sakit?" serunya.

Teriak-teriak

Marius adalah pendiri Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia yang sejak lama menjadi salah satu pengkritik utama layanan kesehatan di Indonesia.

Pangkal persoalan penetapan anggaran serta tolok ukur layanan kesehatan Indonesia, menurut Marius, tak kunjung dapat disepakati karena tak ada standar baku yang disebutnya Standar Pelayanan Medis.

"Kalau standarnya belum ada, bagaimana kita mau menentukan demam typhoid harus dirawat dengan apa, rujukannya bagaimana?" tambahnya.

Bayi Eka
Bayi berusia 1 hari ini lahir gratis dengan skema Jampersal di Puskesmas Tamalatea, Jeneponto.

Akibat ketiadaan acuan ini, menurut Marius, masing-masing praktisi kesehatan termasuk rumah sakit membuat sendiri-sendiri standar aturan mereka yang tercermin dari besaran biaya dan bentuk layanan yang berbeda-beda padahal untuk merawat pasien dengan kondisi medis yang sama.

"Saya terus teriak-teriak, buat dulu standarnya. Yang ada sekarang baru Standar Audit Pelayanan Medis, ini juga aneh. Lha yang diaudit malah belum ada standarnya," serunya sambil terkekeh.

Tetapi Marius tak membantah sebagian besar masyarakat, terutama kalangan menengah-bawah, sangat terbantu oleh secarik kartu berisi jaminan layanan kesehatan ini.

Kristina Lasarompon, 46, warga Rajawali Kelurahan Lette, Makassar Kota mengatakan Jamkesda 'menyelamatkan' hidup adiknya, Rita, 16 tahun.

"Tadinya kita mau masuk ke RS dengan memakai uang sendiri biar dapat ngutang karena memang sudah loyo sekali to, muntah-muntah terus," kata Kristina.

Justru di RS Labuang Baji, salah satu RS milik pemerintah setempat, ia mendapat penjelasan meski si adik bukan warga Makassar ia tak perlu bayar kalau bisa dicarikan surat pengantar warga tak mampu dari RT/RW dan kelurahan.

"Tidak jadi kita utang, adik saya dapat dirawat lima hari sembuh sudah," kisahnya girang.

RS Labuang Baji
RS Labuang Baji, Makassar menyediakan belasan tempat tidur untuk layanan intensifnya.

Cerita seperti ini, menurut Direktur RS Labuang Baji Dr Enrico Marentek mencerminkan besarnya peran jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Bahkan dalam kondisi emerjensi, layanan langsung diberikan, surat-surat bisa tunggu kemudian," kata Dr Enrico.

Eniros Rumengan juga tak punya dokumen lengkap meski sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta Utara.

Perempuan lajang ini punya penyakit vertigo yang parah dan penghasilannya sebagai buruh di Kampung Beting Remaja, Kramat Tunggak Jakarta Utara tak memungkinkannya untuk berobat ke dokter umum.

Susahnya, daerah tempat tinggal baru mulai awal tahun ini diakui resmi sebagai bagian dari DKI Jakarta sehingga tak semua penduduk di sini punya KTP dan Kartu Keluarga, dua syarat berobat dalam skema Kartu Jakarta Sehat, program Jamkesda ala Jakarta.

"Untungnya kita tinggal ke tempat pak RT/RW, minta pengantar. Kalau nggak bisa begitu, wah nggak tau lah gimana saya bisa berobat," kata Eniros.

'Pasrah'

Edi
Keluarga Edi tak kebagian kartu Jamkesmas/Jamkesda meski sangat layak menerima.

Banyak yang memuji, Jamkesmas dan Jamkesda juga kerap memantik protes.

Seperti kasus beras miskin dan bantuan tunai, di berbagai provinsi masih muncul kasus penerima kartu yang dianggap tak sesuai. Dalam banyak kasus, penerima kartu Jamkesmas ternyata ada pula yang diberi kartu Jamkesda.

Sialnya, ada yang justru tak terima kartu sama sekali, seperti dialami keluarga Edi, seorang tukang becak beranak tiga di Mariso, Makassar.

"Memang bisa minta surat ke keluarahan, tapi kalau sakit malam-malam atau petugasnya lagi tak ada bagaimana?" gugat Edi.

Kritik lain menurut Marius Widjajarta, adalah pasien miskin yang tak tahu sebenarnya hanya mendapat 'layanan sekadarnya'.

"Memang kalau perlu dibedah ya dibedah, tetapi saya dengar dari seorang dokter di Padang, dijahitnya dengan benang bawah standar," kata Marius tanpa merinci siapa dokter yang dimaksudnya.

Ia juga menyoroti bagaimana pasien harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran layanan, sangat berbeda dengan layanan swasta yang umunya dijual RS pada sore hari.

"Artinya kalau ada standar layanan yang sama, itu masih jauh, belum terjadi," tukasnya. Eniros Rumengan mengakui hal ini.

"Kalau pas dapat giliran untuk scan kepala ya, tunggunya seharian pagi ampe sore," katanya santai. Eniros tak mempersoalkan hal ini, karena merasa bersyukur bisa dilayani.

"Kali yang gilirannya cepet buat yang sanggup bayar," katanya terus terang.

Saidah juga mengaku bersyukur mendapat fasilitas Jamkesda di Kabupaten Bekasi.

Ibu tiga anak yang bersuami tukang kebun sebuah kantor instansi pemerintah di Bekasi ini melahirkan tiga anak di rumah sakit pemerintah, seluruhnya gratis. Namun anak ketiganya, Muhammad Farhan Ramadhan, menderita atreasia bilier (lahir tanpa anus) saat lahir than 2012.

"Ya biar pun rumah sakitnya gratis, nebusnya tetep harus bayar Rp1,5 juta soalnya kan langsung dioperasi," katanya lirih.

Sejak itu bayi Saidah dirujuk ke RSCM di Jakarta untuk mendapatkan operasi lanjut, meski sampai Agustus lalu belum juga terlaksana.

"Nggak tahu deh kapan bisanya, saya pasrah saja."