BBC navigation

Siapa yang harus bertanggung jawab atas kabut asap di Sumatra?

Terbaru  28 Juni 2013 - 22:19 WIB
Kebakaran hutan di Dumai

Pengendara motor melalui daerah berkabut asap akibat pembakaran hutan di Dumai.

Lima pimpinan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan di Provinsi Riau akan diperiksa oleh polisi.

Pemeriksaan dilakukan setelah sejumlah tersangka perorangan diminta keterangan terkait kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tebal di Singapura dan juga Malaysia.

Kepala Biro Penerangan Umum Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, mengatakan dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan itu juga berasal dari temuan titik api yang berasal dari area hutan yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meyakini kasus pembakaran hutan di Riau melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri, HTI.

Walhi telah melaporkan 117 perusahaan perkebunan dan HTI kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup, Balthazar Kambuaya, mengatakan perusahaan yang terlibat termasuk Klik perusahaan sawit Malaysia.

Masalah kabut asap akibat pembakaran hutan ilegal ini juga terjadi enam tahun lalu dengan dampak sampai ke negara tetangga juga.

Hanya tersangka perorangan

Polda Riau sejauh ini telah menetapkan 16 orang tersangka pelaku pembakaran lahan dan hutan di wilayah Provinsi Riau.

Sementara itu juru kampanye kelompok pegiat lingkungan Greepeace, Wirendro, mengatakan penegakan hukum kasus kebakaran hutan di Indonesia masih lemah.

Akibatnya banyak yang dihukum adalah pelaku perorangan yang tertangkap basah di lapangan dan bukan perusahaan, kata Wirendro.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwo Nugoho mengatakan, "Umumnya masyarakat membakar lahan untuk persiapan sebelum menanam dan agar lahan gambut menjadi lebih subur karena abu gambit menambah panas tanah."

"Mereka menggunakan bensin dan dampak lahan terbakar seluas 400 hektar," kata Sutopo. Sekitar 270 orang warga mengungsi akibat pembakaran ini.

Menurut Sutopo, masyarakat yang sengaja dan karena lalai melalukan pembakaran lahan dan hutan dapat diberi denda antara Rp3 - Rp5 miliar dan diancam pidana maksimal 15 tahun penjara, sesuai UU No 41/1999 dan UU No 32/2009.

Apakah Anda sepakat dengan Greenpeace bahwa lemahnya penegakan hukum termasuk salah satu penghambat penanganan kebakaran hutan ini?

Siapa saja yang perlu diminta ikut bertanggung jawab atas kasus kebakaran hutan ini?

Komentar Anda

Emmy Elyawati, Palembang
Semua harus bertanggungjawab pemerintah,pengusaha maupun masyarakat. Jaga lingkungan bersama-sama karena siapa lagi yang akan menjaga lingkungan kalau tidak ada kesadaran untuk melestarikan lingkungan.Tindak tegas pengusaha yg melakukan pembakaran hutan. Kalau perlu tutup usaha mereka.

Novita, Medan
Saya setuju dgn pndapat bahwa slah satu penghambat penanganan kebakaran tersebut karena lemahnya penegakan hukum. Menurut saya yang bertanggung jawab atas semua itu adalah pemerintah dan masyarakat..

Wahjoe, Nganjuk
Sepakat penegakan hukum yang lemah penyebab kebakaran hutan berlanjut hampir tiap tahun.kalau dulu penyebab kebakaran kambing hitamnya adalah peladang berpindah sekarang beralih keperorangan.sampai sekarang belum melihat tindakan tegas baik pidana maupun penutupan terhadap pemilik perusahaan pengelolaan hutan yang melakukan perusakan lingkungan hidup.Seharusnya Presiden SBY meminta maaf masyarakat Riau yang menerima dampak langsung asapnya daripada kepemerintah Malaysia,Singapura.

David P Simamora, Jepara
Penegakan hukum sangat lemah dan faktor uang sangat dominan di dalamnya, mencari siapa yang bertanggungjawab adalah hal sia-sia

Rinaldho Valen, Jakarta
Menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah masyarakat, pemda, dinas terkait serta korporasi yang mempunyai modal sedangkan masyarakat dan yang lainnya melakukan pembiaran atas hal tersebut

Rizaldi Pratama, Makasar
Saya rasa, semua negara yang terlibat dengan kasus kabut asap ini pantas dimintai pertanggung jawaban. Tapi daripada kita memikirkan siapa yang patut disalahkan, sebaiknya kita memikirkan bagaimana agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Tekankan kepada pengusaha-pengusaha perkebunan bahwa pembakaran lahan dengan sengaja termasuk kedalam tindak pidana dan perdata. Serta seperti yang dikatakan Greenpeace, hukum harus selalu ditegakkan tanpa memandang siapa/darimana perusahaan itu berasal.

Zainal, Sabah
pemerintah harus tegas memberi hukuman yg seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang ada, kepada pelaku perongan dan lebih-lebih kepada prusahaan yang sengaja melakukan pembakaran. Jauhkan suap sana suap sini untuk membebaskn terhadap pelakuk. Bila suap sudah terjadi, saya rasa usaha kita dan pemerintah hanya sementara saja. Tidak salah bila kita minta bantuan dari negara jiran untuk membantu memadamkan kebakaran karena ini adalah bencana alam.

Miftahuddin Arsyahadij, Semarang
Para penegak hukum di Indonesia harus mampu mengungkap hal ini dengan baik. Karena hutan merupakan salah satu ekologi yang patut dilindungi. Selain itu juga mempunyai nilai ekonomi, pariwisata, dan pengetahuan.

Patar, Pekanbaru
Ini semua tanggung jawab perusahaan.

Komentar

Lompat ke halaman komentar
 
  • beri peringkat
    0

    Jumlah komentar 1.

    Saya kecewa SBY minta maaf kpd Singapura dan Malaysia,harusnya duduk bersama mencari solusi kabut asap,bencana rutin tahunan ini, toh pemilik lahan ada WNI,WN Singapura dan Malaysia,sayang yang jadi terdakwa "cuma keroco" tak pernah ada konglomerat pemilik lahan yg terbakar dan membuat bencana asap jadi terdakwa, ada apa? Sarat KKN kah?

 
 

Tema ini sudah ditutup untuk komentar

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.