BBC navigation

Perlukah izin tempat ibadah disederhanakan?

Terbaru  21 Maret 2013 - 22:35 WIB
Jemaat HKPB

Para jemaat menyatakan kesedihan dan kemarahan atas pembongkaran tempat ibadah mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi dengan bantuan alat berat membongkar Gereja HKBP Tamansari di Kecamatan Setu pada Kamis (21/03).

Pembongakaran dilakukan, kata Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, karena gereja tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan memiliki persoalan dengan masyarakat sekitar.

"Pihak HKBP belum mengurus izin sama sekali dan sudah dibangun," kata Rohim Mintareja kepada BBC Indonesia.

Namun gereja HKBP menolak alasan itu dan mengatakan meskipun belum mengantongi izin mendirikan bangunan, proses perizinan telah lama diurus.

"Proses perizinan telah kami lakukan sejak tahun 2011 dan saat ini masih terus berjalan," kata Pendeta Advent Nababan.

Nababan juga mengatakan gereja telah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah dengan mengumpulkan 89 tanda tangan warga sekitar, melebihi batas minimum 60 orang.

Sebelumnya para aktivis menilai syarat ini menyulitkan para pemeluk agama minoritas saat hendak mendirikan tempat ibadah di wilayah yang didominasi pemeluk agama lain.

Komentar Anda

Bagaimana komentar Anda tentang pembongkaran rumah ibadah?

Perlukah syarat-syarat pendirian tempat ibadah disederhanakan?

Apakah sebaiknya syarat-syarat pendirian rumah ibadah disamakan bagi semua agama tanpa memandang agama mayoritas dan minoritas?

Bagaimana membuat tempat ibadah diterima masyarakat dan mendorong warga mampu hidup berdampingan tanpa membedakan latar belakang agama?

Komentar Anda kami tunggu untuk Forum BBC Indonesia, di radio setiap Kamis dalam siaran pukul 1800 WIB dan di internet BBCIndonesia.com.

Mohon berkomentar secara demokratis tanpa menyinggung agama lain.

Ragam komentar

"Izin pembangunan rumah ibadah sebaiknya disederhanakan, mengacu kepada UUD 1945 Pasal 29 dan HAM. Peraturan apapun yang ada dibawahnya harus mendukungnya, bukan mengaburkan tujuan dan rohnya. Kepala Daerah beserta DPRD di tingkat apapun tidak boleh tunduk kepada tuntutan golongan tertentu dengan alasan apapun, karena akan mencederai rasa keadilan." RK Ketaren, Medan.

"Bagaimanapun kebijakan pemerintah itu atas desakan akar rumput di wilayahnya. Jadi kalau akar rumput bisa diajak komunikasi, bukan sekedar mengurus izin, masalahnya akan lain. Mohon maaf, jujur saja, saya pun sering merasakan adanya arogansi dalam pembangunan rumah ibadah. Kerjasama yang tulus harus dibangun untuk kelancaran kebaktian semua umat kepada Tuhan. Semoga!" M. Hasyim Manan, Sidoarjo.

"Untuk pendirian rumah ibadah tidak perlu izin yang sangat ketat tersebut dan SKB tiga menteri itu dibatalkan saja. Sudah ada landasan hukum dalam memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah agama yang dipercayainya berdasarkan agama dan keyakinan seseorg. Landasan hukumnya yaitu Pancasila sila 1 dan UUD 45 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mensosialisasikan bahwa hidup toleransi antar umat beragama itu indah." Reynaldi, Jakarta.

"Menurut saya, aroma politis sangat terasa di sini. Para pejabat negara maupun lokal di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum, selalu memanfaatkan sentimen agama ini untuk menaikkan popularitas mereka di panggung politik. Di sisi lain, kaum intoleran, seolah mendapat angin segar dan ruang terbuka untuk terus melakukan tekanan fisik dan mental terhadap kaum minoritas di Indonesia. Fakta lainnya adalah bebalnya pemerintah di bawah SBY terhadap penegakkan hukum, ketika itu menyangkut kaum minoritas."

Afer Dirk Malanguna, Jakarta

"Sebaiknya izin pendirian rumah ibadah perlu ditinjau. Pendataan penduduk juga perlu dipermudah agar jumlah anggota pemeluk suatu agama jelas. Tak memberi bantuan dana pembangunan tak masalah tapi tolong berikan izin orang lain beribadah." Dermawan Sinaga, Sinunukan, Mandailing Natal.

"Rumah ibadah tidak dapat dibongkar atas dasar apapun, maupun kekuatan apapun di Indonesia yang diproklamasikan 17 Augustus 1945 oleh Soekarno oleh karena konstitusi RI telah menjamin kebebasan melaksanakan ibadah agamanya. Negara wajib mencabut SKB tiga menteri tekait pendirian rumah ibadah khusus masyarakat Indonesia beragama Kristiani. Hal ini pola diskriminasi keputusan tiga menteri terhadap UUD 45." Yuni Elias Waruwu, Gunungsitoli.

"Pemerintah harusnya memberikan kebebasan beragama jangan mencari pembenaran dengan alasan IMB seakan akan tindakan yang dilakukan tidak berperikemanusiaan, tidak memandang agama sebagai pedoman hidup yang harus hakiki dimiliki manusia. Pemerintah tak tahu malu masih banyak rakyat yang harus diurus, dari kemiskinan, anak-anak terlantar, pengangguran, putus sekolah dikarenakan keadaan ekonomi, dan yang membutuhkan pertolongan pengobatan operasi dan lain-lain. Seolah olah negara kita ini kerjanya hanya mengurus hal hal yang tidak penting." J Tambun.

"Dalam hal ini pemerintah tidak punya ketegasan dalam menerapkan peraturannya sendiri. Lamanya pengurusan izin-izin, seharusnya ada limit waktunya. Jika tidak diizinkan, beritahu donk, jelaskan alasannya, apa kurangnya? Jika diizinkan, beritahu juga. Jangan membuat masyarakat bergejolak dan merasa ditindas begini. Apakah semua bangunan di Bekasi sudah punya izin? Pemerintah pemangku hukum, tapi selalu melanggar hukum. Apakah UUD'45 pasal 29 bukan hukum?" Agus, Batam.

"Semua bangunan memang harus memiliki IMB. Tapi kenapa harus dipersulit untuk mengurusnya? Ini negara Pancasila milik bersama tidak ada minor atau mayor." Denny, Bekasi.

"Menurut saya, sebaiknya jangan sampai terjadi lagi pembongkaran tempat ibadah. Karena hal itu telah merusak cita-cita para pendiri bangsa kita yang menyusun UUD 1945 pasal 29. Marilah kita saling menghormati antar pemeluk agar kedamaian tetap terjalin. Kepada pemerintah harusnya semakin bijak melihat hal ini, karena tempat ibadah adalah untuk tempat berdoa, bukan tempat kejahatan. Bagaimana mungkin hati kita tidak tersayat ternyata begitu maraknya tempat hiburan berbau seks dan prostitusi di Bekasi, tetapi tempat ibadahlah yang malah diratakan dengan tanah. Saya berharap SKB menteri yang telah membelenggu kebebasan beragama dicabut. Marilah kita hidup rukun dan berdampingan sesama masyarakat tanpa memandang SARA." Marbun, Pandeglang.

"Itulah buktinya betapa egoisnya dan kolotnya mereka. Kenapa mendirikan rumah ibadah mesti izin sementara rumah bordir lebih banyak yang tak ada izin tapi buka terus." Guntur Hutasoit, Karimun.

"Menurut saya, aroma politis sangat terasa di sini. Para pejabat negara maupun lokal di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum, selalu memanfaatkan sentimen agama ini untuk menaikkan popularitas mereka di panggung politik. Di sisi lain, kaum intoleran, seolah mendapat angin segar dan ruang terbuka untuk terus melakukan tekanan fisik dan mental terhadap kaum minoritas di Indonesia. Fakta lainnya adalah bebalnya pemerintah di bawah SBY terhadap penegakkan hukum, ketika itu menyangkut kaum minoritas." Afer Dirk Malanguna, Jakarta.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.