Uang rakyat untuk korban lumpur Lapindo

  • 13 Desember 2012
Lumpur Lapindo

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas alokasi APBN untuk para korban semburan lumpur panas di areal tambang yang dioperasikan oleh Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut MK, Lapindo bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada warga yang masuk dalam peta kawasan yang terdampak, sementara di luar peta ini menjadi tanggungan pemerintah.

Para hakim MK menjelaskan penggunaan dana APBN merupakan bagian dari tanggung jawab negara, karena negara harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan UUD.

Dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, ada alokasi Rp2,25 triliun untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Kasus ini dibawa ke MK setelah sejumlah penggugat yang tergabung dalam "Penyelamat APBN Korban Lapindo" berpandangan bahwa berdasarkan UUD 1945, dana APBN -yang pada intinya adalah uang rakyat- tidak boleh dipakai untuk membiayai penanggulangan dampak lumpur Lapindo.

Apa pendapat Anda?

Menurut penggugat, dana itu seharusnya digunakan untuk semata-mata kesejahteraan rakyat.

Apakah menurut Anda MK sudah tepat menolak gugatan kasus ini?

Apakah menurut Anda negara memang sudah seharusnya membantu para korban semburan lumpur Lapindo?

Atau mungkin Anda memiliki terbosan pemikiran untuk membantu mengatasi kasus ini?

Tulis pandangan Anda dengan mengisi formulir di bawah.

Jangan lupa sertakan nomor telepon Anda, bila Anda ingin kami hubungi untuk direkam suaranya.

Anda juga bisa meninggalkan komentar di halaman BBC Indonesia di Facebook atau dengan mengirim email ke indonesia@bbc.co.uk.

Komentar terpilih akan diudarakan dalam acara Forum BBC pada Kamis 20 Desember 2012.

Berita terkait