BBC navigation

Perlukah asal-usul dana penyuapan anggota DPR diusut?

Terbaru  27 September 2012 - 22:16 WIB
Miranda Goeltom

Miranda Goeltom menyatakan akan mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta kepada terdakwa kasus suap cek pelawat, Miranda Goeltom.

Majelis Hakim mengatakan Miranda terbukti bersalah melakukan suap kepada lebih dari 25 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk memuluskan pemilihannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Menjatuhkan pidana dengan terdakwa Miranda Swaray Goeltom dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata Ketua Mejelis Hakim Gusrizal, Kamis, 27 September.

Namun dalam sidang Miranda maupun tedakwa-terdakwa lain sebelumnya seperti Nunun Nurbaeti dan anggota DPR yang terlibat tidak terungkap siapa yang menjadi penyandang dana utama dan otak di belakang penyuapan anggota DPR tersebut.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Komisi Johan Budi mengatakan KPK akan mengkaji vonis terhadap Miranda dan tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan penelusuran pada pemberi dana utama.

"Nanti kalau membuka peluang dari keterangan-keterangan di persidangan bisa ditelusuri lebih jauh yang disebut missing link selama ini, tentu KPK akan melakukan penyelidikan," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia.

Pendapat

"Nanti kalau membuka peluang dari keterangan-keterangan di persidangan bisa ditelusuri lebih jauh yang disebut missing link selama ini, tentu KPK akan melakukan penyelidikan. "

Johan Budi

Bagaimana pendapat Anda tentang penelusuran sumber dana yang digunakan untuk menyuap anggota DPR?

Bagaimana seharusnya kasus tersebut ditangani?

Bagaimana caranya mengungkap siapa dan dari mana asal dana setelah dalam pemeriksaan maupun persidangan tidak terungkap secara jelas?

Partisipasi Anda kami nantikan untuk Forum BBC Indonesia di radio yang disiarkan setiap Kamis pukul 18:00 WIB dan online BBCIndonesia.com.

Tulis komentar Anda di kolom yang disediakan di bawah ini.

Sertakan nama dan asal kota Anda. Jangan lupa cantumkan nomor telepon bila Anda bersedia dihubungi BBC apabila komentar Anda terpilih.

Ragam pendapat

"Sudah banyak terbukti kebobrokan negeri ini dilakukan oleh "mereka" yang memahami betul alur/ranah hukum, supremasi hukum labih ditingkatkan lagi, dengan di RUU hukuman yang lebih tegas, tanpa tebang pilih, efek jera yang lebih tegas, namun perumus/perencana UU itu sendiri sanggupkah membuat "hukuman mati" bagi korupsi." Usman, Bandar Lampung.

"Sudah seharusnya para pelaku koruptor itu dihukum seberat-beratnya tidak hanya dengan hukum pidana dalam range 1-5 tahun dan perdata yang jauh lebih rendah dari hasil korupnya. Mereka itu ibarat sebuah kanker yang menggerogoti negeri kita ini. Sebuah penyakit yang telah melumpuhkan Indonesia dari berbagai sektor. Kanker ini telah menyebar serta telah menjadi penyakit masyarakat yang tidak hanya kaum pejabat akan tetapi tingkat bawah sekalipun. Sembuhkanlah dimulai dari diri kita masing-masing!" Maulana, Doha, Qatar.

"Jelas harus diusut tuntas demi terciptanya rasa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, karena penyandang dana merupakan dalang utama kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada aktor besar yang berada di belakang semua ini, KPK harus berani tegas mengusut tuntas kasus ini." Andreas, Jakarta.

"Yah pasti Bu Miranda didikung pihak yang berkepentingan dengan urusan Bank Indonesia untuk melicinkan jalan mereka dalam melobi. Kalau nanti disidang tidak terungkap yang harus diperiksa yah para jaksa dan hakim. Wong sebetulnya mereka tahu kok tapi pura-pura tidak tahu."

Lukman, Serang

"Kepada KPK teruskan perjuanganmu dalam memberantas korupsi. Kami semua rakyat Indonesia mendukungmu dan jangan sesekali berhenti menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan orang yang berpangkat. Hukum seberat beratnya yang melakukan korupsi. Jangan hukum tiga tahun saja, kalau boleh hukum mati biar keturunnya takut. Korupsi adalah nomor satu yang paling dibenci oleh masyarakat dunia, ayo KPK berantas korupsi di Indonesia sampai ke akarnya agar negara Indonesia bebas dari korupsi dan indonesia lebih maju disisi ekonomi dan pengangguran berkurang." Rizal Wahyudi, Probolinggo.

"Adalah sangat perlu untuk mengetahui secara pasti dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyuap para anggota DPR tersebut. Bila ternyata bahwa sumber "dana" tersebut berasal dari para sepekulan dan/atau para penjudi, maka Ibu Miranda Goeltom tidak layak untuk divonis penjara, alias Ibu Miranda Goeltom harus divonis bebas dan dipulihkan nama baiknya oleh KPK." Prombang, Bandung.

"Sampai saat ini, belum pernah ada koruptor Indonesia yang pernah mengaku bersalah, kecuali Agus Condro. Walau sudah terjebak/tertangkap basah sekalipun, para koruptor tidak pernah akan mengaku bersalah. Begitu juga dengan MSG yang juga tidak mengaku bersalah dan juga tidak mau mengungkapkan siapa penyandang dana penyuapan. Pastilah MSG dan Nunun Nurbaiti berbohong/terlalu naif kiranya, bila kedua orang tersebut tidak mengetahui siapa penyandang dananya." Tarmizi Bustamam, Jakarta.

"Yah pasti Bu Miranda didikung pihak yang berkepentingan dengan urusan Bank Indonesia untuk melicinkan jalan mereka dalam melobi. Kalau nanti disidang tidak terungkap yang harus diperiksa yah para jaksa dan hakim. Wong sebetulnya mereka tahu kok tapi pura-pura tidak tahu." Lukman, Serang.

"Menurut saya, sebaiknya tanya saja kepada Miranda sendiri, karena dia lebih tahu tentang jaringannya. Kemudian KPK tidak usah tebang pilih dalam mengumpulkan data." Eddyson Sekenyap, Jayapura.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.