PKS dan koalisi pemerintahan SBY

Terbaru  6 April 2012 - 23:42 WIB
PKS

PKS menegaskan tidak akan mundur dan menyerahkan keputusan kepada SBY.

Desakan agar Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -yang disebut dengan Sekretariat Gabungan- semakin meningkat.

Yang terbaru diungkapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, Kamis 5 April, dengan alasan PKS dianggap sudah melanggar kesepakatan koalisi.

"Manakala parpol yang bersangktuan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi partai sudah berakhir. Jadi ini tidak perlu pembahasan lagi," kata Ketua PPP, Suryadharma Ali.

Sebelumnya staf ahli komunikasi politik kantor kepresidenan, Daniel Sparingga, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil tindakan.

Sparingga menambahkan bahwa ada kemungkinan akan ditempuh perombakan kabinet sehubungan dengan keputusan itu.

Kirim pendapat

  • Email: indonesia@bbc.co.uk
  • SMS: +4477 8620 0050 (tarif ditetapkan operator telepon)
  • Facebook: BBC Indonesia

Bagaimanapun PKS menegaskan tidak akan mengundurkan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Al Muzammil Yusuf berpendapat sejak awal tidak ada disebut satu pilihan yang jelas dari Setgab atau koalisi.

"Jadi secara pilihan politik tidak ada yang dilanggar. Secara semangat koalisi, kita sama -sama membela rakyat. Oleh karena itu cukup pimpinan PKS diajak bicara oleh Pak SBY dan silahkan putuskan yang mau diputuskan. Kenapa kami harus mundur," katanya kepada BBC Indonesia.

Keretakan koaliasi ini dipicu oleh rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan dalam sidang pleno di DPR, PKS menentang kebijakan itu.

Pertanyaan untuk Forum BBC Indonesia pekan ini sederhana saja, apakah PKS sebaiknya mengundurkan diri atau menunggu dikeluarkan?

Ragam pendapat

"Manakala parpol yang bersangktuan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi partai sudah berakhir. Jadi ini tidak perlu pembahasan lagi."

Surya Darma Ali

"Kalau memang PKS sudah tidak nyaman lagi, jangan dipaksakan ikut koalisi. Sebaiknya PKS lebih baik mengundurkan diri sehingga tidak terkesan memburu jabatan. Kalau memang PKS mau terus berkoalisi dengan pemerintah, jangan bersikap sebagai oposisi karena untuk kepentingan rakyat tidak harus selalu berbeda dengan pemerintah. PKS tidak setuju dengan kebijakan pemerintah namun berilah solusi yang logis, tepat, dan bisa diterima oleh partai-partai koalisi dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat." Ngasimudin, Depok.

"PKS itu partai yang tak punya etika, oportunis." Lanang Gondo Asmoro, Banjarnegara.

"Sikap yang diambil oleh Presiden PKS dan petinggi PKS bagi saya sangat tepat, karena membela kepentingan rakyat. Sakyat saja belum sejahtera, bagaimana negara bisa maju kalau rakyatnya masih miskin. Suara rakayat adalah suara Tuhan: apa yang menjadi keputusan PKS adalah makanisme yang tepat sekali. PKS ke luar dari Setgab adalah keputusan presiden. Bukan kepeutusan koalisi, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah tapi semua sama. Mari kita serahkan saja kepada presiden yang memutuskan." Fredrik Kambu, Sorong.

"Berpolitik harus cerdik. Apa yang dilakukan PKS sangat bagus karena memperlihatkan bahwa koalisi hanya untuk bagi-bagi jatah sama sekali dan abai pada kepentingan rakyat. Golkar memang dari dulu piawai menusuk dari dalam dan cenderung pengkhianat makanya tak pantas menyatakan kalau suara Golkar adalah suara rakyat. Lebih tepat suara Golkar adalah suara ingkar. Untuk Demokrat, sepertinya sudah kekenyangan uang haram."

Dwi Budhi

"Sistem politik yang tidak tegas membuat partai licik seperti PKS memanfaat siatuasi yang ada. Idealnya, di Indonesia hanya menggunakan dua fraksi yaitu fraksi pendukung pemerintah dan fraksi penentang pemerintah. Jangan berharap PKS akan ke luar dari koalisi. Satu satunya jalan adalah PKS harus didepak oleh Presiden SBY agar sistem politik kita menjadi rasional." Aristides Mota, Bogor.

"Pak SBY kental budaya Jawa dengan tidak mengundang menteri asal PKS di rapat kabinet. Itu bahasa halus bahwa PKS sudah ditolaknya, tidak vulgar karena budaya dan politik khas SBY. Kalau baca kontrak politik, terkesan DPR itu wakil pemerintah karena mayoritas, jadi siapa pengawas eksekutif? Dalam alam demokrasi, koalisi tidak boleh beda pendapat, kontradiktif toh? Apalagi kalau mau jujur, tidak semua anggota Golkar, PKB, PAN, setuju 100% dengan kebijakan kenaikan BBM.." A G Paulus, Purwokerto.

"Para politikus yang makan keju bersama dalam koalisi partai politik di negeri ini tidak akan dengan sportif, jujur, dan transparan. Kalau mengundurkan diri maka mereka takut masih ada sisa keju yang belum habis dimakan dan dibawa ke sarangnya. Tapi kalau menunggu dikeluarkan dari koalisi akan sangat memalukan dan tidak etis dan akan merugikan mereka sendiri yang belum terlalu kenyang dari keju koalisi." Yosef Tanauma, Manado.

"Ini bukan masalah loyal kepada koalisi atau tidak. Permasalahannya adalah hati nurani: berpihak pada rakyat atau tidak. Jka keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak memihak pada rakyat, buat apa disetujui." Salvi Tharob, Merauke.

"Menurut saya, kalau memang menurut PKS yang mereka putuskan benar, mengapa harus mundur? Toh keputusan mereka untuk kepentingan rakyatkan? Tapi jangan nyari muka dalam kesengsaraan."

Zainul

"Sebaiknya PKS keluar saja, tanpa dikeluarkan biar tidak ada ada beban bagi SBY. Kan sudah tidak sejalan, kenapa mesti menunggu dikeluarkan. Kalau ada di pemerintahan seharusnya mendukung program pemerintah, kalau tidak mendukung ya oposisi saja seperti PDIP. Bagi saya pribadi tidak ada nilai tambahnya bagi PKS walaupun menolak kenaikan BBM." Litna Tarigan, Jakarta.

"Berpolitik harus cerdik. Apa yang dilakukan PKS sangat bagus karena memperlihatkan bahwa koalisi hanya untuk bagi-bagi jatah sama sekali dan abai pada kepentingan rakyat. Golkar memang dari dulu piawai menusuk dari dalam dan cenderung pengkhianat makanya tak pantas menyatakan kalau suara Golkar adalah suara rakyat. Lebih tepat suara Golkar adalah suara ingkar. Untuk Demokrat, sepertinya sudah kekenyangan uang haram." Dwi Budhi, Wonosobo.

"Lebih cakep mundur saja, kesannya lebih merakyat." Arya, Jakarta.

Kalau PKS memang sudah meraba hal yang bakal terjadi maka jika berseberangan dengan pemerintah tentu PKS juga sudah siap menanggung segala risikonya. Menurut saya, kalau memang menurut PKS yang mereka putuskan benar, mengapa harus mundur? Toh keputusan mereka untuk kepentingan rakyat kan? Tapi jangan nyari muka dalam kesengsaraan." Zainul, Banjarmasin.

"Kalau PKS memang sudah berkomitmen dari awal menentang kenaikan BBM demi membela rakyat, maka PKS tidak perlu menunggu keputusan tapi langsung saja mundur dari kabinet demi kepentingan bangsa dan negara." Zaim Mahmudi, Madiun.

"Sebaiknya PKS mengundurkan diri karena sebagian besar anggota Setgab menginginkannya ke luar sehingga benar-benar berupa keinginan SBY." Wagiyo, Guangzhou.

"PKS, kalau gentlement tidak usah menunggu didepak tapi mundur saja sendiri. Semua juga sudah tahu PKS cuma mengatasnamakan rakyat dan agama saja, pahadal itu cuma kedok sedang dalamnya cuma mengejar jabatan."

Ucok, Riyadh

"PKS, kalau gentlement tidak usah menunggu didepak tapi mundur saja sendiri. Semua juga sudah tahu PKS cuma mengatasnamakan rakyat dan agama saja, pahadal itu cuma kedok sedang dalamnya cuma mengejar jabatan." Ucok, Riyadh.

"Ke luar dari koalisi dan berjuang di oposisi lebih bermanfaat dari pada tetap di koalisi. Perjuangkan Syariat Islam dengan sungguh sungguh agar ridho Allah buat kita." Sugeng Murtadho, Sidoarjo.

"Seharusnya SBY tegas terhadap anggota partai koalisi yang jelas-jelas menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM." Dodi Hidayat, Sumedang.

"Kalau memang ingin memperjuangkan hak rakyat, mestinya PKS jangan patah semangat. Kalau PKS ke luar dari koalisi, seolah-olah PKS tidak sanggup lagi memperjuangkan nasib rakyat. PKS jadilah sosok jiwa yang besar, jangan terbawa arus yang tidak tahu ke mana arah dan tujuannya. Jika memang PKS ingin ke luar dari koalisi, mestinya mengundurkan diri saja." Yadi M Nur Fauzi, Serang.

"Jika di atas ribut maka yang di bawah pasti kalut. Siapa yang pantas jadi pemimpin negara ini?" Hamzahfansuri, Pontianak.

"Menunggu dikeluarkan. Secara tidak resmi sebenarnya posisi PKS di koalisi sudah diganti sama media masa karena mereka yang berperan mempengaruhi rakyat untuk melupakan masalah korupsi di Partai Demokrat dengan menjelek-jelekkan PKS. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tapi demokrasi yang mana? Demokrasi untuk rakyat atau demokrasi korupsi." Jafar S, Balikpapan.

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.