Menindak ormas yang melanggar hukum

Terbaru  15 Februari 2012 - 23:53 WIB
Demonstrasi menentang FPI di Jakarta

Aksi menentang ormas-ormas garis keras belakangan semakin terbuka.

Kementerian Dalam Negeri menyusun revisi UU Ormas yang antara lain mempersingkat mekanisme pembubaran organisasi massa yang terbukti melanggar hukum.

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, ormas dapat dibubarkan kalau sudah ada keputusan hukum tetap dari lembaga peradilan.

"(Aturan) sebelumnya terlalu panjang, berliku dan berjenjang. Kita akan sederhanakan," kata juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Dia menambahkan penyederhanaan mekanisme pembubaran ormas berdasarkan masukan berbagai pihak menyusul praktek kekerasan berulangkali yang dilakukan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Salah satu contohnya adalah anggota dan simpatisan FPI melakukan pengrusakan bagian depan Kantor Kemendagri terkait peraturan daerah mengenai peredaran minuman beralkohol.

Namun juru bicara FPI, Munarman, menegaskan bahwa pembubaran FPI bertentangan dengan semangat demokrasi.

"Konstitusi kan menjamin kebebasan berorganisasi. Sudah dalam konstitusi," kata Munarman.

Tanggapan Anda

Bagaimana komentar Anda tentang pembubaran ormas yang dianggap meresahkan warga dan mengganggu ketertiban umum?

Apakah perbaikan undang-undang mendesak diperlukan untuk membubarkan ormas ataukah justru ketegasan aparat penegak hukum yang diperlukan?

Hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menertibkan ormas-ormas agar mereka tidak bertindak sendiri-sendiri atas dasar standar nilai masing-masing sehingga menimbulkan pergesekan di masyarakat?

Anda juga bisa memberikan tanggapan di luar pokok-pokok di atas.

Sampaikan komentar Anda di kolom yang tersedia. Jangan lupa cantumkan nama, kota dan nomor telepon sehingga kami bisa menghubungi untuk merekam komentar Anda.

Anda juga dapat menulis komentar melalui SMS dengan nomor +44 7786 20 00 50, dengan tarif sesuai yang ditetapkan operator telepon seluler Anda.

Komentar yang terpilih akan disiarkan di radio hari Kamis (23/2) dan juga di situs BBCIndonesia.com.

Ragam komentar

"Undang-undang harus jelas dan penegak hukum harus lebih tegas dalam setiap masalah apa lagi menyangkut ormas-ormas yang brutal yang main hakim sendiri. Indonesia ini negara hukum, tindakan ormas-ormas yang brutal yang mengatasnamakan golongan tidak mencerminkan bangsa yang berpondasikan Bhineka Tunggal Ika. Bila ormas sudah meresahkan masyarakat sebaiknya ormas tersebut harus dibubarkan sesuai tuntutan hukum." Risman, Jeddah.

"Saya setuju kalau ormas anarkis dibubarkan saja apakah itu ormas atas nama agama atau partai. Bukannya membuat masyarakat nyaman malah jadi resah, apalagi ormas agama. Membuat jelek citra agama yang bersangkutan." Litna Tarigan, Jakarta.

"Keberadaan FPI adalah wujud dari kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang, tetapi kebebasan yang dijamin itu justru melanggar kebebasan orang lain yang tidak seidiologi sama FPI. Kita bisa melihat sejarah setelah berdirinya FPI, penuh dengan kekerasan dan bertindak anarkis, memaksakan kehendak, intimidasi. Ormas seperti ini sebenarnya kehadirannya justru meresahkan masyarakat. Menurut saya, semua komponen bangsa harus menolaknya, FPI layak di bubarkan saja. "Abdulsaman, Abu Dhabi.

"Sebenarnya UU Ormas itu tidak perlu direvisi kalau ada ormas yang anarkis, cukup polisi saja yang bertindak tegas."

Akis Tappa

"Sebaiknya pemerintah cepat mengambil tindakan jika sudah secara nyata-nyata ada ormas yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan negara." Rinson Gultom, Ternate.

"Menurut saya, ketegasan aparat yang harusnya ditingkatkan agar setiap ormas mengikuti peraturan UU, bila mana suatu ormas tidak mau mengikuti UU yang berlaku maka baru ormas tersebut dibubarkan." Lukman, Batam.

"Jika demokrasi digunakan sebagai alasan penundaan pembubaran organisasi, maka FPI juga lupa bahwa demokrasi bertujuan menjaga keamanan dan keinginan masyarakat. FPI tidak mencerminkan hal tersebut, malah bertindak anarkis di luar batas demokrasi itu sendiri. FPI wajib dibubarkaan! Dukung pembubaran FPI!" Djong Jonny Junier, Pontianak.

"Sebetulnya gampang, hukum yang berbuat anarkis jangan ormasnya. Masalahnya anggota ormas yang merusak kebal hukum. Masyarakatyang dirusak mengadu ke polisi tidak ditindaklanjuti. Jadinya ormasnya besar kepala. Gebuk yang anarkis jangan takut HAM. Mereka juga melanggar HAM." Raden Janako, Purworejo.

"Belum saatnya ormas bermasalah dibubarkan mengingat berorganisasi adalah bagian hak dasar setiap warga negara, termasuk ormas dapat menjadi mitra pendukung pembangunan Indonesia. Untuk ormas bermasalah sebaiknya ditindak oknum pelanggar hukumnya, bukan payung induknya kecuali jika anarkisme dimasukan dalam sistem ormas tersebut misalnya dalam AD, ARTnya. Jadi pembubaran bukan atas sentimen pemerintah pada ormas tertentu." Murdianto, Manado.

"Ini bukti ketidaktegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ormas, kalau pemerintah serius untuk menata ormas kini saatnya pemerintah bertindak. Sekarang masyarakat menolak ormas anarkis bahkan ada yang demo ini tambahan amunisi buat pemerintah untuk bertindak, ini dukungan yang besar dari masyarakat. Tinggal pemerintahnya mau bertindak atau tidak atau membiarkan keadaan seperti ini meresahkan masyarakat atau memang keadaan seperti ini dibiarkan untuk untuk komoditas politik." Nano Sutarno, Cirebon.

"Sebenarnya UU Ormas itu tidak perlu direvisi kalau ada ormas yang anarkis, cukup polisi saja yang bertindak tegas." Akis Tappa, Samarinda.

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.