BBC navigation

Kriminalisasi rakyat kecil

Terbaru  12 Januari 2012 - 18:33 WIB
Aksa menggalang sandal

Berbagai dukungan muncul untuk seorang anak yang didakwa mencuri sandal.

Berbagai kasus kejahatan ringan yang dilakukan warga biasa belakangan marak dibawa ke pengadilan, misalnya pencurian sandal polisi oleh seorang anak di Palu, pencurian bunga di Kupang, dan pencurian merica di Sinjai Selatan.

Dalam kasus pencurian sandal di Palu, Sulawesi Tengah, hakim menyatakan AAL, anak berusia 15 tahun, bersalah mencuri sandal milik seorang anggota polisi tetapi hakim tidak menjatuhkan hukuman.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang anak dibawa ke pengadilan oleh ibu angkatnya dengan tuduhan mencuri bunga. Anak itu mengaku mencuri bunga dan menjualnya ke tetangga karena dia membutuhkan ongkos sekolah.

Sementara di Sinjai Selatan, Sulawesi Selatan, seorang kakek disidang dengan tuduhan mencuri 0,5 ons merica tetapi proses penangkapan sang kakek dipersoalankan karena hanya berdasarkan laporan pihak ketiga.

Komentar

Bagaimana komentar Anda tentang rentetan kasus pencurian ringan yang sampai dibawa ke pengadilan?

Apakah kasus-kasus tersebut mencerminkan rasa keadilan berdasarkan azas penegakan hukum tanda pandang bulu atau mungkin proses hukum dalam kasus-kasus itu tidak proporsional?

Bagaimana cara terbaik menangani kasus-kasus kejahatan ringan sementara banyak pula kejahatan berat di Indonesia?

Sampaikan komentar Anda di kolom yang tersedia. Jangan lupa cantumkan nama, kota dan nomor telepon sehingga kami bisa menghubungi untuk merekam komentar Anda.

Anda juga dapat menulis komentar melalui SMS dengan nomor +44 7786 20 00 50, dengan tarif sesuai yang ditetapkan operator telepon seluler Anda.

Komentar yang terpilih akan disiarkan di radio hari Kamis (19/1) dan juga di situs BBCIndonesia.com.

Ragam komentar

"Hukum Indonesia hanya untuk rakyat kecil, sementara para koruptor seakan tidak tersentuh hukum. Hukum Indonesia laksana hukum rimba."

Mail, Ciamis

Berikut sebagian komentar yang telah kami terima.

"Hukum tanpa keadilan hanya akan menjadi sebuah tulisan di atas kertas dan hukum tanpa nurani dan perikemanusiaan maka akan menjadi buta. Saya rasa inilah yang sedang terjadi pada hukum di negara ini. Kasus kecil yang tak layak dimeja hijaukan malah diperkarakan habis-habisan sedangkan kasus besar yang memiskinkan bahkan mematikan bangsa malah tak tersentuh hukum. Jangan-jangan hukum hanya jadi pelindung elit penguasa dan sekedar simbol eksistensi keberadaan para penegak hukum, sungguh ironis." Dwi Y. Kurniati, Surabaya.

"Tidak sedikit rakyat Indonesia yang terlibat dalam kasus "ringan seperti kasus" di atas, langsung melaporkan suatu tindak pidana yang masih dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan, tetapi lebih memilih menyelesaikannya di meja hijau. Kebiasaan inilah yang merusak kebiasaan kita orang Timur yang lebih mengutamakan penyelesaian suatu masalah dalam sistem kekeluargaan. Tidak sedikit juga oknum penegak hukum kita yang mengerti hukum, tapi masih minim dalam pengapresiasian sosiologi hukum." Buha Manik, Pekanbaru.

"Yah itulah wajah hukum kita yang telah berlaku sejak awal merdeka hingga hari in. Hal ini juga mencerminkan ada pilih kasih dalam hal penegakan hukum, yang seharusnya kasus-kasus kejahatan besar yang harus ditindak segera. Dan diselesaikan sesegera mungkin. Rakyat kecil sudah apatis dengan keadaan negara dari semua aspek." Moktar Erwin, Shah Alam, Selangor, Malaysia.

"Hanya mencari sensasi berita di tengah kegalauan penegakan hukum di Indonesia. Proposi saja tidak perlu ditanggapi serius (diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat). Rasa kemanusian bangsa ini masih tinggi jangan dicampur aduk." Salahudin, Musi Banyuasin.

"Seharusnya kita bertanya dan mengkritisi ketika para aparat hukum mengatakan dengan lantang, "Kami akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu",... Sebentar pak!... bulu yang mana dulu?... Hukum bukan keras pada wong cilik!, tapi lunak pada penggede (elit dan pejabat). Saran saya, semua kembali pada person to person dalam ranah hukum tersebut. Dalam artian orang-orang yang berkecimpung dalam ranah hukum harus benar-benar orang yang capable, jujur dan berdedikasi untuk rakyat dan bangsanya." Aby Ibipurwo, Jember.

"Hukum di Indonesia sudah tidak mencerminkan budaya timur. Seharusnya kasus seperti itu cukup di selesaikan secara kekeluargaan." Havid, Klaten.

"Hal seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi di kota kecil, kasus kecil sering ditangani aparat penegak hukum agar rakyat kecil mudah ditekan untuk diperas, tapi yang muncul akhir-akhir ini lantaran rakyat kecil yang tak mau diperas itu akhirnya diproses sampai ke pengadila. Begitulah mental aparat penegak hukum di Indonesia, mental korup, temperamental, arogan, suka mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Benk Benks, Blitar.

"Kenapa harus rakyat kecil yang jadi sasaran di jatuhi hukuman sedangkan para koruptor mengambil uang negara tidak pernah ada hukuman. Apa hukum itu diberlakukan hanya untuk rakyat kecil saja. Para penegak hukum hanya peduli kepada pencuri sandal jepit. Tapi para koruptor ambil uang negara miliaran pernahkah para penegak hukum peduli pada mereka." Ozil, Lhokseumawe.

"Hukum Indonesia hanya untuk rakyat kecil, sementara para koruptor seakan tidak tersentuh hukum. Hukum Indonesia laksana hukum rimba." Mail, Ciamis.

"Keadilan hanyalah sebuah permainan bagi mereka yang berduit...nilai-nilai keadilan tak lagi ada harganya." Suparman, Sangatta, Kutai Timur.

"Sebaiknya untuk kejahatan yang kecil lebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, jikalau itu mengalami jalan buntu, mengapa tidak? Harus diproses secara hukum dong, karena bagaimanapun kesalahan tetap kesalahan. Tapi saya juga berpesan kepada aparat, "Tolong kalau memproses kasus hukum jangan pandang bulu!! Usut tuntas kasus Bank Century dan lainnya". Rizki Faijur Rohman, komunitas BBC Indonesia di Facebook.

"Pertama, banyak pihak mengatakan bahwa fenomena ini menjadi representasi hukum kita yang tajam ke bawah (kaum miskin) namun tumpul ke atas (kaum elit politik & ekonomi dan seterusnya. Kedua, kita harus bertanya, apa resolusi hukum untuk kenyataan seperti ini? Kita berharap agar pendekatan legal formal dijadikan sekunder ketika berhadapan dengan kenyataan primer seperti pencurian karena kemendesakan mempertahankan hidup dari golongan yang sangat miskin. Di samping itu, penegakkan hukum seadil-adilnya sehingga status perlindungan hukum rakyat tidak digilas oleh kepentingan ekonomi & politik segelintir pihak saja." Johnson Steffanus Derry, Tarakan, Kalimantan Timur.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.