Terbaru  18 Desember 2010 - 11:44 GMT

Bagaimana etika di DPR?

Ruang sidang DPR

Ruang sidang DPR gaduh ketika Gamawan hendak pidato

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta turun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika hendak menyampaikan sambutan dalam sidang di DPR, Kamis (16/12).

Gamawan Fauzi tampil di podium guna menyampaikan sambutan dari pemerintah setelah sidang mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Namun sebelum memulai sambutan, kecaman sudah berdatangan terkait dengan RUUK Yogyakarta dan suasana pun sontak gaduh.

Hubungi kami

* Kolom harus diisi

(Maksimal 500 karakter)

Anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menginterupsi sidang dan mengkritik Gamawan Fauzi yang dikatakan tidak menunjukkan kenegaraan dalam menanggapi aspirasi masyarakat Yogyakarta.

Usai pidato Mendagri meminta waktu untuk menanggapi pernyataan Aria Bima tersebut tetapi suasana tetap gaduh dan pimpinan sidang, Pramono Anung, meminta Gamawan untuk kembali ke tempatnya.

Lalu Gamawan Fauzi terlihat gusar dan menyatakan kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

"Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi," katanya kepada para wartawan.

Suara Anda

Bagaimana pendapat Anda tentang insiden di gedung DPR itu? Apakah seorang menteri pantas diminta turun dari podium DPR saat berusaha memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan anggota dewan?

Bagaimana sopan santun yang baik di panggung politik?

Menurut Anda, apakah tanggapan para pejabat dan politisi tentang polemik keistimewaan Yogyakarta berlebihan?

Komentar Anda kami tunggu untuk acara Forum BBC Indonesia yang disiarkan setiap Kamis Pukul 18.00 WIB dan Senin Pukul 05.00 WIB.

Silakan isi kolom yang disediakan atau tinggalkan pendapat Anda di nomer telpon bebas pulsa 0800 140 1228 yang dibuka pukul 16.00-20.00 WIB setiap Senin hingga Jumat.

Cara lainnya, kirim komentar lewat email indonesia@bbc.co.uk atau SMS +44 7786 2000 50 dengan tarif sesuai yang dikenakan operator telefon Anda.

Pendapat

Berikut komentar yang telah kami terima.

"Antara parlemen dan pemerintah seharusnya dapat saling menghormati, hak berpendapat anggota DPR mestinya juga diimbangi dengan hak pihak pemerintah untuk menjawab.
Selama ini terlihat anggota dewan begitu dominan bahkan arogan dalam bersikap. Ini dapat mengurangi rasa hormat rakyat terhadap DPR." Emli Hasan, Bekasi.

"Semestinya, selevel anggota DPR sebagai wakil rakyat, mampu mengembangkan etika dalam penyampaian pendapat dan menunjukkan sikap keutamaan." Usman Rejodani, Jakarta.

"Mengenai kasus Gamawan Fauzi di DPR , bagaimana sih anggota dewan yang terhormat, kan sudah belajar etika di Yunani, kok tidak ditularkan pada sesama anggota dewan, malu kan kalau didengar anak-anak TK." Yoyok, Solo.

"Mendingan seperti rapat musyawarah saja. Dan RUUK Yogyakarta sebaiknya cepat diselesaikan dan diputuskan supaya tidak tegang masyarakat Yogyakartanya. Menurut saya tidak sopan yang sedang berpidato malah diturunkan untuk menyampaikan tanggapanya, kalau Yogyakarta ingin dijadikan yang lain itu tidak bisa. Mendingan yang lama saja yang digunakan sistem pemerintahannya." Rusdiyan, Serang.

"Tidak semestinya anggota Dewan bertingkah tanpa etika seperti itu mengingat mereka adalah wakil/ mewakili rakyat, tapi yah itulah kebebasan, jadi kelihatan aslinya. Untuk pak menteri pun demikian kenapa harus ngambeg ? Jadi sama seperti anak TK (kata Gus Dur almarhum)." Sulartri, Yogyakarta.

"Rendahnya kemampuan anggota dewan serta eksekutif dalam berpolitik, disebabkan oleh karena faktor karbitan. Sebagai seorang aktivis mahasiswa, semasa kuliah kami pernah mengikuti latihan kepemimpinan PMKRI di Kupang tahun 1990, yang mengajari kami bagaimana menyampaikan pendapat secara santun, pada forum yang sesuai." Aristides Mota, Bogor.

"Yang paling harus diwaspadai dalam etika berselisih. Tidak boleh baku hantam apalagi saling lempar kursi. Tunjukkan kalau wakil rakyat lebih intelek dan bermoral." M. Mathori Munawar, Pekalongan.

BBC navigation

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.