Apa yang terjadi setelah darurat militer di Thailand?

  • 20 Mei 2014
Tentara Thailand
Kantor-kantor pemerintah telah diambil alih oleh militer sejak Selasa pagi.

Angkatan Bersenjata Thailand menegaskan bahwa pemberlakuan darurat militer di negara itu mulai hari Selasa ini (20/05) tidak berarti militer merebut kekuasaan.

Militer juta menegaskan berusaha melancarkan operasi seringan mungkin tanpa meninggalkan banyak jejak, lapor wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head.

Sejak pengumuman darurat, militer langsung menguasai kantor resmi perdana menteri yang sekaligus menjadi medan tempur simbolis bagi perjuangan masa depan Thailand.

"Pasukan berhasil mengambil alih gedung dari gerakan antipemerintah, Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC), tanpa kesulitan meskipun tempat tersebut dikelilingi oleh tenda-tenda dan panggung-panggung pemrotes," jelas Jonathan Head.

Reaksi dari dua kubu yang bertentangan selama ini tidak banyak terjadi, yang bisa dianggap sebagai petunjuk bahwa pendekatan militer pada tahap sekarang berhasil.

Baik pemerintah maupun pendukungnya dari kelompok Baju Merah menerima penjelasan Angkatan Bersenjata Thailand bahwa militer tidak mengambil alih kekuasaan.

Pejelasan Kemlu Thailand

Penegasan itu juga dimaknai apa adanya di kalangan para diplomat asing, paling tidak sampai tahap ini.

"Disampaikan oleh pilihak militer bahwa ini bukan kudeta. Jadi militer menguasai pemerintahan dengan maksud supaya keadaan tenang, tidak terjadi kekacauan. Ini kejadiannya cepat sekali, kejadiannya tadi pagi sehingga kami masih memantau," kata Kepala Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya di KBRI Bangkok, Subandrio kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.

Namun demikian, lanjut Subandrio, perwakilan-perwakilan asing di ibukota Thailand menunggu penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri yang dijadwalkan akan berlangsung Selasa petang.

Ia menuturkan roda pemerintahan Thailand tampak berjalan seperti biasa dan aktivitas sehari-hari juga tidak mengalami gangguan.

Pengumuman darurat militer terjadi sekitar dua pekan setelah Mahkamah Konstitusi mencopot Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Apa yang ditempuh militer mungkin tidak dapat menyelesaikan konflik politik pelik yang terjadi sejak militer menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada September 2006.

Kalau pun militer berhasil menegakkan ketertiban dan keamanan, jelas wartawan BBC di Bangkok, Jonathan Head, kebuntuan politik tidak akan terselesaikan.

"Tetapi bila militer berusaha memaksakan solusinya sendiri, maka apa yang sekarang tampak sebagai 'setengah kudeta' bisa berubah menjadi kudeta penuh," tambah Head.

Gerakan Baju Merah, pada umumnya pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra, sudah menyatakan akan bangkit untuk menentang kudeta.

Berita terkait