BBC navigation

Senat Thailand bahas RUU Amnesti

Terbaru  11 November 2013 - 19:55 WIB
Protes di Thailand

Warga menggelar protes di Bangkok guna menentang RUU Amnesti.

Senat Thailand mulai membahas rancangan Undang-undang Amnesti yang bisa memungkinkan kembalinya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Rancangan undang-undang ini menjadi pangkal persoalan yang menyulut serangkaian unjuk rasa menentang rancangan produk hukum yang dikhawatirkan akan memungkinkan Thaksin pulang dari pengasingan tanpa diadili.

"Rancangan undang-undang ini melanggar aturan main hukum. Semua produk hukum harus sama bagi semua orang," kata Senator Manoj Kraiwong seperti dikutip oleh kantor berita AFP.

Pembahasan RUU di parlemen pada Senin (11/11) disiarkan langsung oleh televisi nasional. Pembahasan diperkirakan akan diikuti dengan pemungutan suara hingga malam.

Puluhan ribu orang mengadakan protes di ibukota Thailand, Bangkok, ketika Klik RUU tersebut disahkan oleh Majelis Rendah Parlemen pada Jumat lalu (08/11).

Hari ini pengunjuk rasa berkumpul lagi di Bangkok sebagai upaya menekan Senat dan pemerintah untuk tidak menerima RUU Amnesti.

Cakupan pengampunan

Thaksin

Meskipun telah digulingkan dari kekuasaan, Thaksin masih berpengaruh di Thailand.

Partai berkuasa Pheu Thai mengatakan rancangan undang-undang diperlukan sebagai langkah maju menuju rekonsiliasi karena akan berdampak pada pihak-pihak yang mengeluarkan tembakan ke arah pemrotes dan kepada Thaksin Shinawatra.

Dalam RUU disebutkan bahwa pengampunan bisa diberikan untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang kekacauan politik setelah Thaksin digulingkan oleh militer pada 2006.

Thaksin mengasingkan diri sejak dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lima tahun lalu.

Adik Thaksin, Yingluck Shinawatra, saat ini menjabat sebagai perdana menteri. Ia telah berjanji akan menghormati keputusan Senat bila Senat menolak RUU Amnesti.

Pada tahap awal, RUU hanya mencakup pengampunan bagi warga biasa, bukan para pemimpin.

Tetapi komite parlemen yang didominasi partai Thaksin, kini memperluas cakupan amnesti yang tampaknya membuka jalan bagi pencabutan vonis terhadap Thaksin.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.