Kesepakatan awal Myanmar dengan Kachin

  • 10 Oktober 2013
Myanmar
Perundingan selama tiga hari di Myitkyina berhasil mencapai kesepakatan awal.

Pemerintah Myanmar sudah menandatangani kesepakatan damai awal dengan pemberontak Kachin di utara negara itu.

Kesepakatan itu menyerukan penghentian pertarungan walau tidak sampai mencapai gencatan senjata yang menyeluruh.

Bagaimanapun -seperti dilaporkan wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara, Jonathan Head- kesepakatan terbaru ini makin mendekatkan kedua pihak untuk mencapai perjanjian akhir dalam menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Organisasi Kemerdekaan Kachin, KIO, merupakan tentara suku yang terakhir yang masih terus berpengaruh melawan pemerintah Myanmar, setelah tercapainya kesepakatan dengan kelompok Shan dan Karen.

Hingga saat ini KIO masih enggan untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah karena pernah tercapai pada tahun 1994 namun berakhir sekitar 17 tahun dengan maraknya kembali pertarungan keduanya.

Setelah maraknya kemabali pertarungan, pemerintah akhirnya menghentikan secara resmi operasi militer di Kachin pada Januari 2013.

Komite bersama

KIO tampaknya masih berpendapat tidak ada gunanya mencapai kesepakatan yang serupa jika pemerintah tidak bersedia membahas tuntutan mereka bagi otonomi, yang sejauh ini belum bisa diterima militer Myanmar.

Setelah tiga hari perlindungan di kota Myitkyina, kedua pihak akhirnya sepakat menghentikan perang dan membentuk sebuah komite bersama untuk mengawasi penghentian pertarungan.

Komite juga akan bekerja untuk membantu pemukiman kembali ribuan warga yang mengungsi karena terperangkap konflik senjata.

Bulan Desember 2012, PBB, memperkirakan terdapat sekitar 40.000 pengungsi akibat konflik tersebut yang belum mendapat bantuan.

Valerie Amos -yang sedang berkunjung di negara bagian Kachin, Burma utara- menyatakan para pengungsi tersebut amat memerlukan bantuan

Pemerintah Myanmar berharap bisa mencapai kesepakatan bersenjata dengan semua kelompok minoritas pada akhir tahun ini.

Beberapa pihak mengatakan sasaran itu agak ambisius mengingat kesulitan dalam mencapai kesepakatan dalam pembagian kekuasaan.