Pencabutan bendera Taliban belum cukup

  • 20 Juni 2013
Kantor Taliban di Qatar
Taliban menyatakan kantor perwakilan di Qatar antara lain akan menjalin hubungan dengan PBB.

Seorang pejabat Afghanistan menegaskan bahwa pencabutan bendera dan papan nama Taliban dari kantor mereka di Qatar belum cukup.

Muhammad Ismael Qasemyar mengatakan kantor perwakilan Taliban di Qatar hanya untuk perundingan damai dan mereka tidak bisa menerima pernyataan Taliban.

"Itu semacam kelembagaan Taliban yang tidak kami inginkan," tuturnya anggota Dewan Tinggi Perdamaiaan Afghanistan itu kepada BBC.

Dalam pernyataan saat pembukaan kantornya di Qatar, Selasa (18/06), Taliban menyatakan tujuan pembukaan kantor itu antara lain untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk PBB, badan-badan internasional dan kawasan serta lembaga nonpemerintah.

Namun Afghanistan memprotes pernyataan tersebut karena melihatnya sebagai indikasi bahwa Taliban akan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di luar Afghanistan seperti PBB.

Qasemyar menegaskan agar kantor itu seharusnya hanya untuk kepentingan perundingan damai dan Dewan Tinggi Perdamaian tidak akan berpartisipasi dalam perundingan di Qatar jika protes mereka tidak ditanggapi.

Meredakan ketegangan

Pencabutan bendera dan papan nama dari kantor Taliban di Doha- ibukota Qatar- itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dalam percakapan telepon dengan Presiden Hamid Karzai.

Keduanya melakukan pembicaraan untuk meredakan ketegangan sehubungan dengan rencana Amerika Serikat untuk memulai perundingan damai secara langsung dengan Taliban.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa papan nama Emirat Islam Afghanistan di kantor itu akan diganti dengan Biro Perundingan Damai, namun tampaknya Afghanistan menginginkan sebuah kepastian agar fungsinya hanya untuk perundingan damai.

Para wartawan melaporkan bahwa perdebatan tentang keberadaan kantor Taliban di Qatar itu memperlihatkan betapa sulitnya untuk mencapai perdamaian di Afghanistan.

Taliban selama ini tidak mengakui pemerintahan pimpinan Presiden Hamid Karzai, yang menurut mereka merupakan boneka Amerika Serikat.

Berita terkait