Kunjungan anggota parlemen Jepang ke Yasukuni

  • 23 April 2013
Anggota parlemen Jepang di Kuil Yasukuni

Sejumlah anggota parlemen Jepang mengunjungi Kuil Yasukuni, yang didirikan untuk memperingati korban perang Jepang, termasuk para tersangka penjahat perang.

Kunjungan ini berlangsung ditengah-tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang sehubungan dengan sengketa di kepulauan Laut Cina Selatan.

Sebanyak 168 anggota parlemen dari partai pemerintah maupun partai oposisi berkunjung ke Kuil Yasukuni untuk menandai festival musim semi.

Sementara itu Jepang memanggil duta besar Cina setelah delapan kapal patroli Cina mendekati pulau-pulau yang disengketakan.

Cina mengatakan kapal mereka bertujuan untuk memonitor kapal-kapal Jepang setelah sekelompok pegiat berlayar mendekati Kepulauan Senkaku, yang dinamakan Cina sebagai Kepulauan Diaoyu.

Hari Minggu (21/04), dua menteri kabinet Jepang -termasuk Wakil Perdana Menteri, Taro Aso- juga berkunjung ke Kuil Yasukuni yang memicu kemarahan dari negara-negara tetangganya.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, tidak berkunjung ke kuil namun menyampaikan doa.

Penundaan kunjungan

Menteri Luar Negeri Korea Selatan sudah memutuskan untuk menunda kunjungan ke Jepang sehubungan dengan masalah itu sedangkan Cina menyampaikan 'protes serius'.

"Hanya jika Jepang mau menerima agresifitas masa lalunya maka bisa menghadapi masa depan dan mengembangkan hubungan yang bersahabat dengan tetangga-tetangganya di Asia," kata juru bicara Kementrian Luar Negeri Jepang, Hua Chunying, Senin 22 April.

Namun salah seorang anggota parlemen Jepang, Hidehisa Otsujji, mengatakan hal yang 'biasa' bagi anggota parlemen untuk berdoa di kuil itu bagi warga yang meninggal untuk 'membela bangsa'.

"Setiap bangsa melakukan hal ini. Saya tidak mengerti kenapa kami mendapat reaksi," tegasnya.

Kunjungan ke Kuil Yasukuni terjadi ditengah-tengah menghangatnya sengketa atas kepulauan di Laut Cina Timur.

Laporan-laporan menyebutkan sejumlah kapal Cina berada di kawasan kepulauan yang kepemilikannya diambil pemerintah kota Tokyo pada September 2012.