Mesir batalkan pemilihan parlemen pada April

  • 6 Maret 2013
Kerusuhan di Port Said
Sejumlah pengunjuk rasa mengalami luka akibat gas air mata yang disemprotkan oleh polisi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Mesir memerintahkan agar pemilihan parlemen pada 22 April dibatalkan dengan alasan undang-undang Pemilu perlu ditinjau oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui apakah UU tersebut sesuai dengan konstitusi.

Dalam sidang, Rabu (06/03), Hakim Abdel Meguid al-Moqanen mengatakan Presiden Mohamed Morsi mengesahkan undang-undang pemilu baru bulan lalu tanpa menyerahkan dulu ke Mahkamah Agung untuk disetujui.

Padahal, lanjut Hakim al-Moqanen, langkah tersebut harus ditempuh sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar.

Akibatnya, Pengadilan Tata Usaha Negara menyerahkan UU ke Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya membatalkan dekrit Presiden Morsi tentang pemilihan parlemen.

Pemerintah boleh mengajukan banding atas putusan pengadilan, tetapi setidaknya proses tersebut akan mungkin akan menunda pelaksanaan pemilihan.

Kerusuhan di Port Said

Kerusuhan di Port Said
Pengunjuk rasa membakar gedung di Port Said pada Selasa malam (05/03).

Pemilihan parlemen bertahap semula dijadwalkan akan diselenggarakan mulai 22 April dan berlangsung selama hampir dua bulan.

Oposisi utama yang sekuler, Barisan Pembebasan Nasional (NSF), menyerukan pemboikotan pemilihan dengan alasan Mesir seharusnya tidak menyelenggarakan pemilihan di tengah kekacauan dan demonstrasi menentang pemerintah berhaluan Islam pimpinan Presiden Morsi.

Selain itu NSF mengatakan undang-undang pemilihan baru menguntungkan partai-partai berhaluan Islam yang bersekutu dengan presiden. Tudingan ini dibantah oleh Morsi.

Menurut Morsi, pemilihan parlemen akan menciptakan stabilitas politik.

Sementara itu kerusuhan masih terjadi di Port Said. Polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrok lagi Rabu ini (06/03) menyusul kerusuhan serupa selama beberapa hari terakhir.

Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa.

Lebih dari 70 orang tewas dalam kekerasan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa sejak Februari, setelah peringatan kedua revolusi yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.