Para pejabat Cina dituduh menumpuk rumah

  • 5 Februari 2013
Apartemen di Shanghai
Warga menuduh ulah para pejabat dan spekulan membuat harga rumah di Cina meroket.

Sejumlah pejabat di Cina diselidiki karena mempunyai banyak rumah dengan cara-cara yang diduga tidak sah.

Seorang pejabat senior kepolisian di Lufeng, Provinsi Guangdong, Zhao Haibin, dituduh memiliki hampir 200 rumah atas nama saudara laki-lakinya.

Zhao Haibin mengaku memalsukan kartu identitas untuk membeli properti tetapi menegaskan properti-properti tersebut milik saudaranya.

Di media internet Cina, dia disebut sebagai pejabat paling korup di negara itu.

Dalam kasus terpisah, seorang pejabat komisi pemberatasan korupsi di Provinsi Heilongjiang, diberhentikan setelah dituduh mempunyai 19 rumah bersama mantan istrinya.

Dan seorang pejabat perbankan daerah Shenmu, Provinsi Shannzi, ditahan dengan tuduhan memiliki 20 rumah setelah memalsukan dokumen.

Uang dan saham

Rumah mewah di Cina
Kasus pemalsuan kartu tanda penduduk untuk membeli rumah berbeda-beda mencuat belakangan.

Pejabat perbankan itu -perempuan yang bernama Gong Ai'ai- sudah ditahan setelah ditangkap Senin (04/02) kemarin.

Menurut kantor berita Xinhua, Gong Ai'ai ditangkap karena diduga memalsukan surat-surat resmi. Sebelum ditahan, dia menjabat sebagai wakil kepala Bank Komersial Pedesaan Shenmu milik pemerintah.

Gong dicurigai menyalahgunakan wewenangnya menyetujui kredit bagi para operator tambang yang beroperasi di daerah itu. Sebagai imbalan dia diduga menerima uang tunai atau saham yang kemudian digunakan untuk membeli puluhan rumah.

Wartawan BBC di Beijing, Damian Grammaticas, melaporkan muncul kemarahan luas di tengah masyarakat terkait serangkaian kasus serupa yang melibatkan para pejabat menggunakan kartu identitas palsu untuk membeli properti.

Kartu tanda penduduk palsu dapat membantu menyembunyikan pendapatan, kegiatan usaha, dan menghindari pembatasan pembelian rumah dan apartemen di Beijing.

Sebelumnya pihak berwenang melarang para pejabat menggelar jamuan makan mewah untuk mencegah korupsi dan pemborosan.

Berita terkait