BBC navigation

Perintah untuk menangkap PM Pakistan ditolak

Terbaru  17 Januari 2013 - 21:51 WIB
Raja Pervez Ashraf

Raja Pervez Ashraf dituduh menerima suap ketika masih menjadi Menteri Energi dan Pengairan.

Ketua badan antikorupsi Pakistan menolak perintah Mahkamah Agung untuk menangkap Perdana Menteri Raja Pervez Ashraf dalam dakwaan korupsi.

Fasih Bokhari dari Badan Akuntabilitas Nasional mengatakan penyelidikan dalam kasus Klik korupsi itu tidak ditopang bukti-bukti cukup sebagai dasar penangkapan.

Mahkamah Agung Klik Pakistan mempertanyakan penolakan itu namun menegaskan akan mengkaji ulang bukti-bukti.

"Mungkin ada beberapa orang yang mempertimbangkan dirinya lebih tinggi dari luar hukum, namun mari kita tegaskan tidak ada lebih tinggi dari hukum," tutur Ketua Mahkamah Agung, Iftikhar Chaudhry seperti dikutip kantor berita AP.

Sementara seorang hakim agung, Sheikh Azmat Saeed, menuding Bokhari bertindak lebih sebagai penasehat hukum daripada jaksa penuntut pemerintah.

Perdana Menteri Ahsraf dituduh menerima Klik suap dariKlik sejumlah perusahaan energi swasta ketika menjabat sebagai Menteri Energi dan Pengairan pada tahun 2010.

Hari Selasa (15/01) Mahkamah Agung memerintahkan penangkapannya dan 15 tersangka lain.

Perundingan dengan Qadri

Tahirul Qadri

Tahirul Qadri mengatakan bersedia untuk berunding dengan pemerintah.

Ini bukan pertama kali Mahkamah Agung Pakistan bertentangan dengan pemerintah sehubungan dengan dakwaan korupsi.

Awal tahun lalu Perdana Menteri, Yousuf Raza Gilani, dinyatakan Klik bersalah menghinaKlik pengadilan karena mengabaikan perintah pengadilan untuk menghubungi pemerintah Swiss sehubungan dengan kasus korupsi atas Presiden Asif Ali Zardari.

Gilani hanya mendapat hukuman beberapa menit di ruang sidang sebagai sebagai perlambang dan tidak akan menjalani hukuman di penjara.

Dalam perkembangan lain, pemerintah melakukan perundingan dengan dengan Tahirul Qadri, yang memimpin Klik aksi unjuk rasa antikorupsi.

Ulama terkenal itu bersama ribuan pengikutnya menuntut pemerintah saat ini dibubarkan dan pemilihan umum baru digelar jika korupsi sudah berhasil diberantas.

Namun Kamis 17 Januari dia mengatakan siap menghentikan unjuk rasa dan melakukan pembicaraan dengan pemerintah.

Belum ada rincian tentang hasil pembicaraan antara keduanya.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.