Partai oposisi Burma tunda hadiri sidang parlemen

Terbaru  22 April 2012 - 21:04 WIB
Suu Kyi

Suu Kyi menyatakan konstitusi negara yang memberikan peran penting kepada militer tidak demokratis.

Partai oposisi Burma pimpinan Aung San Suu Kyi menyatakan para anggota parlemennya tidak akan menghadiri sidang parlemen hari Senin besok (23/4) terkait sengketa sumpah jabatan.

Aung San Suu Kyi dan 42 koleganya semula dijadwalkan mengikuti sidang perdana di parlemen setelah menang dalam pemilihan sela awal bulan ini.

Namun selisih mengenai kata-kata dalam sumpah jabatan menyebabkan mereka menunda kehadiran perdana mereka di parlemen.

Partai pimpinan Suu Kyi, NLD, menginginkan para anggota parlemen dari partainya untuk mengucapkan kata "menghormati" dan bukan "menjaga" undang-undang Burma yang dikatakan tidak demokratis.

"Kami memutuskan tidak akan menghadiri sidang parlemen besok. Ketika kami mengucapkan sumpah, kami hanya akan mengatakan bahwa kami 'menghormati' konstitusi," kata juru bicara NLD, Ohn Kyaing.

Tidak memboikot

Menurut Ohn Kyaing, anggota parlemen dari NLD baru akan menghadiri sidang parlemen apabila kata dalam sumpah jabatan itu diganti.

NLD menegaskan partai tidak memboikot sidang tetapi hanya menunda kehadiran perdana para anggota parlemennya dalam sidang sampai masalah itu berakhir.

Undang-undang dasar Burma disusun oleh pemerintahan militer sebelumnya dan tetap memberikan peran penting bagi militer di dunia politik.

Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mengatakan konstitusi tidak demokratis dan harus diubah.

Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara Rachel Harvey melaporkan Aung San Suu Kyi juga menuntut sumpah jabatan diubah.

Namun langkah itu mungkin harus melalui pemilihan di parlemen dan memerlukan waktu lama.

"Mungkin saja presiden yang berjiwa reformis bisa turun tangan, tetapi pada saat ini dia sedang mengadakan lawatan resmi ke Jepang," kata Harvey.

Burma telah menempuh sejumlah reformasi politik dan ekonomi selama satu tahun terakhir sejak pemerintahan pimpinan sipil mengakhiri pemerintahan militer yang berkuasa selama hampir 50 tahun.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.