BBC navigation

Pemimpin kudeta Mali setuju transisi kekuasaan

Terbaru  7 April 2012 - 10:12 WIB
mali, coup

Pemimpin kudeta Mali menyetujui penerapan masa tenang untuk memudahkan transisi ke kekuasaan sipil, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Organisasi Negara Afrika Barat (Ecowas).

Sebagai balasannya, Ecowas akan mencabut sanksi perdagangan dan ekonomi serta memberikan amnesti pada junta, kata tim mediator.

Langkah itu diambil setelah pemberontak Tuareg di utara mengumumkan kemerdekaan untuk wilayah Azawad.

Pemberontak menyita wilayah itu setelah kudeta dua minggu lalu mengakibatkan negara Afrika Barat itu mengalami krisis politik.

Seruan kemerdekaan

Di bawah istilah rencana transisi, penguasa militer akan memberikan kekuasaan pada pemimpin parlemen Diouncounda Traore. Sebagai presiden sementara, Traore akan menetapkan waktu pemilihan umum.

Sesudah ia dilantik, Traore punya waktu 40 hari untuk mengatur pemilihan umum, sesuai persetujuan.

Perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin kudeta Kapten Amadou Sanogo itu, menyatakan bahwa Ecowas siap mengakhiri sanksi, tetapi tidak menyebutkan kapan tanggal pasti Kapt. Sanogo menyerahkan kekuasaan.

"Sangat penting untuk mengatur transisi politik menuju pemilu yang bebas, demokratis dan transparan di seluruh wilayah," kata perjanjian tersebut.

Kapt. Sanogo dituduh mengambil alih kekuasaan pada 22 Maret, menuduh pemerintah terpilih tidak melakukan cukup upaya untuk menghentikan pemberontak di utara.

Sebelumnya, badan-badan internasional menolak seruan dari pemberontak Tuareg untuk menetapkan wilayah yang dinamakan Azawad sebagai area merdeka.

Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA) adalah satu dari dua kelompok utama yang bertempur melawan pemberontak di utara.

Ansar Dine, sebuah kelompok Islam juga telah memiliki pengaruh dan mulai menerapkan hukum Islam di beberapa kota.

Kelompok Amnesti Internasional telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan pasca pemberontakan.

Ecowas menyiapkan 3.000 tentara untuk menghentikan langkah para pemberontak.

Menteri Pertahanan Prancis Gerard Longuet, mengatakan Prancis dapat memberikan bantuan untuk pasukan tersebut, termasuk transportasi.

Kelompok Tuareg tinggal di Gurun Sahara di utara Mali, dan beberapa negara tetangga serta melawan para pemberontak selama bertahun-tahun.

Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah di Bamako.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.