PM Pakistan sudah didakwa menghina pengadilan

Terbaru  13 Februari 2012 - 18:20 WIB
Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani

Jika terbukti bersalah, PM Gilani terancam hukuman penjara.

Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Raza Gilani, sudah resmi didakwa menghina pengadilan oleh Mahkamah Agung.

Dia dituduh telah gagal untuk membuka kembali kasus dugaan korupsi atas Presiden Asif Ali Zardari.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Gilani antara lain menolak perintah pengadilan untuk menulis surat ke pihak berwenang Swiss sehubungan dengan sejumlah rekening milik Presiden Zardari.

Jika terbukti bersalah maka Gilani akan dicopot dari jabatan perdana menteri dan terancam hukuman penjara.

Namun dalam pengadilan di Islamabad, PM Gilani menegaskan dia tidak bersalah dengan alasan presiden -yang sudah membantah tuduhan korupsi tersebut- memiliki kekebalan hukum sebagai kepala negara.

Sidang berlangsung dengan pengawasan ketat. Ratusan polisi anti huru hara dikerahkan sementara helikopter mengawasi dari udara ketika Gilani tiba di ruang pengadilan.

Pengadilan panjang

Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 Februari dan PM Gilani tidak harus hadir dalam sidang tersebut.

Presiden Zardari dituduh menggunakan sejumlah rekening di bank Swiss untuk menyembunyikan uang suap yang dia terima.

Wartawan BBC di Islamabad, Aleem Maqbool, melaporkan bahwa pengadilan atas Gilani akan berlangsung panjang sebelum mencapai keputusan akhir.

Jika dinyatakan bersalah, Gilani masih mengajukan banding.

Kasus atas Gilani mencerminkan pertentangan antara pemerintah dan lembaga pengadilan, yang mendapt dukungan dari kubu militer.

Sejumlah pihak berpendapat dakwaan atas PM Gilani bermotif sengketa politik dan akan mengalihkan Pakistan dari masalah-masalah yang lebih serius.

Juru bicara Partai Rakyat Pakistan, PPP, menegaskan bahwa PM Yousuf Raza Gilani akan membuktikan dirinya tidak bersalah.

"Untuk pertama kalinya Perdana Menteri Pakistan didakwa. Ini merupakan hari yang sedih bagi Pakistan. Dia tidak bersalah dan ini akan dibuat jelas di pengadilan," tutur Qamar Zaman Kaira.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.