AS kurangi sanksi untuk Burma

Reformasi yang dilakukan Burma membuat oposisi Aung San Suu Kyi maju dalam pemilu April nanti.

Amerika Serikat mengurangi salah satu sanksi terhadap Burma yang tengah melakukan reformasi politik.

Dalam surat pernyataan pengurangan sanksi, yang ditandatangani pada Senin (6/2) lalu, akan mengijinkan Burma untuk menerima bantuan pendampingan teknis terbatas dari institusi keuangan internasional.

Langkah itu dilakukan bersamaan dengan Komisi Pemilihan Umum yang menegaskan tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dapat mencalonkan diri dalam pemilu.

Dia akan mengikuti pemilu parlemen yang akan digelar pada 1 April nanti.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Menlu Hilary Clinton menandatangani surat keputusan sebagian dalam kerangka Aksi perlindungan korban perdagangan "sebagai respon untuk mendorong reformasi yang sedang dilakukan di negara tersebut".

Kebijakan ini akan mengijinkan institusi keuangan seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF melakukan misi penaksiran kondisi ekonomi di negara tersebut.

Sementara sanksi AS lain untuk Burma masih diterapkan.

Suu Kyi - yang merupakan peraih nobel perdamaian menghabiskan waktu selama tahunan dalam tahanan rumah - akan mencalonkan diri sebagai anggota Parlemen dari daerah pemilihan Kawhmu, barat daya Rangoon.

"Tidak ada keberatan dari pencalonannya dan kami dapat katakan bahwa menerima secara resmi pencalonannya," kata juru bicara Partai Nasional Liga Demokrasi NLD, partai Suu Kyi, seperti beritakan kantor berita Associated Press.

NLD dapat mengikuti pemilu anggota parlemen.

Menurut pelapor untuk masalah HAM PBB, Tomas Ojea Quintana, pemungutan suara akan menjadi uji coba bagi komitmen reformasi pemerintah yang didukung oleh militer.

Sebelumnya, Quintana berada di Burma untuk menjalani misi pemantauan selama enam hari.

NLD memboikot pemilu pada November 2010 yang menggantikan junta militer ke pemerintah sipil yang didukung militer.

Sejak itu pemerintahan baru melakukan upaya reformasi, dan membuat NLD dapat kembali ke gelanggang politik.