Veto atas resolusi PBB tentang Suriah dianggap lisensi untuk membunuh

Terbaru  5 Februari 2012 - 19:52 WIB
Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari.

Resolusi PBB menyerukan transisi menuju sistem politik yang demokratis dan pluralis.

Kubu oposisi Suriah menyebut Rusia dan Cina memberikan lisensi untuk membunuh kepada pemerintah Suriah dengan memveto resolusi PBB.

Dalam pernyataannya, Dewan Nasional Suriah atau SNC -yang merupakan payung organisasi kelompok oposisi- mendesak Moskow dan Beijing untuk mengubah sikapnya.

SNC berpendapat pemerintah Suriah bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil sejak unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad marak Maret tahun lalu.

Dan veto dari Moskow serta Beijing atas resolusi PBB untuk Suriah dianggap sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab yang menjadi lisensi bagi pemerintah Damaskus untuk melakukan pembunuhan tanpa pertanggungjawaban.

Rancangan resolusi PBB -yang ditolak Rusia dan Cina- mendesak transisi politik di Suriah untuk menuju sistem politik yang demokratis dan pluralis. Rancangan itu didukung oleh 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Memancing kemarahan

Veto yang ditempuh Rusia dan Cina juga memancing kemarangan diplomat Barat.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice, mengatakan dia 'muak' dan tangan Rusia serta Cina ikut berdarah.

Dewan Nasional Suriah

  • Koalisi dari kelompok-kelompok oposisi yang menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.
  • Selain terdiri dari kelomok pegiat demokrasi, juga mencakup warga Kurdi dan masyarakat suku serta kelompok beraliran Islam.
  • Dibentuk November 2011 setelah perundingan selama berbulan-bulan di Turki.
  • Tujuannya adalah mendukung revolusi untuk menjatuhkan Presiden al-Assad.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, mengatakan kedua negara melakukan kesalahan besar dan menuduh mereka membelakangi dunia Arab.

Sementara Tunisia -yang sudah memberi indikasi untuk memutus hubungan diplomatik dengan Damaskus- meminta agar negara-negara Arab mengikuti langkahnya.

Namun Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Gennady Gatilov, membela keputusan Moskow dengan menulis di Twitter bahwa penyusun resolusi PBB tidak ingin menempuh upaya ekstra.

Di Cina, kantor berita resmi Xinhua, menerbitkan komentar yang mengatakan kedua negara yakin akan perlunya waktu dan kesabaran yang lebih banyak untuk memecahkan krisis tersebut.

Ribuan orang tewas

Hari Selasa, 7 Februari, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov rencananya akan berkunjung ke Damaskus untuk mendorong reformasi di negara itu.

Laporan-laporan dari kelompok oposisi menyebutkan sekitar 7.000 orang akibat tindakan kekerasan aparat keamanan dalam memberangus unjuk rasa selama sebelas bulan belakangan.

Kekerasan masih berlangsung hingga Sabtu 4 Februari di beberapa tempat di Suriah.

Para pegiat oposisi mengatakan Jumat (03/02) malam, pasukan pemerintah melancarkan serangan ke kawasan-kawasan pemukiman penduduk di kota Homs dengan menggunakan mortir dan tank

Sebuah kelompok menyebutkan serangan tersebut menewaskan 62 orang walau kelompok lain menyatakan jumlah korban jiwa mencapai 200 orang lebih.

Pemerintah pimpinan Presiden al-Assad menyebut pasukannya menghadapi perlawanan kelompok bersenjata dan teroris. Pemerintah juga berpendapat beberapa ribu aparat keamanan Suriah tewas dalam kekerasan.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.