AS meminta pemimpin Irak bersatu

Irak terancam konflik sektarian baru pasca ditinggalkan pasukan AS tahun ini.

Wakil Presiden AS Joe Biden mendesak pemimpin Irak bekerja sama ditengah ancaman konflik sektarian.

Gedung Putih menyatakan kekhawatiran Biden itu disampaikan langsung melalui hubungan telepon ke Perdana Menteri Nouri Maliki yang berasal dari Syiah.

Sambungan telepon itu dilakukan setelah sebuah surat penangkapan terhadap Wakil Presiden, Tariq al-Hashemi, yang berasal dari Sunni, dikeluarkan dengan dakwaan teror.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran perpecahan di pemerintah Irak, tak lama setelah pasukan terakhir AS meninggalkan negara tersebut.

Pasukan AS sendiri akan meninggalkan Irak akhir pekan nanti, delapan tahun setelah invasi meruntuhkan Saddam Hussein.

Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih juga menyatakan berbicara secara terpisah dengan Ketua Parlemen Osama al-Nujaifi untuk membahas situasi politik dan menekankan ''komitmen Washington sebagai rekan strategis Irak jangka panjang.''

Biden mengatakan pentingnya sebuah pemerintahan inklusif dan ''bertindak secara konsisten sesuai dengan konstitusi hukum Irak.''

"Wakil Presiden juga menekankan pentingnya bagi perdana menteri dan para pemimpin untuk bekerja sama menyatukan perbedaan,'' demikian isi pernyataan tersebut.

Tuduhan teror

Tariq al-Hashemi menuduh PM Maliki dibelakang rencana penangkapan dirinya.

Kementerian Dalam Negeri Irak, Senin (19/12/2011) mengeluarkan surat penangkapan Hashemi setelah sejumlah lelaki yang diduga sebagai penjaganya mengatakan mereka melancarkan serangan teror atas dukungan dan pendanaan darinya.

Televisi negara menyiarkan apa yang mereka sebut sebagai pengakuan dari para lelaki tersebut.Tetapi Hashemi, yang terbang ke wilayah semi-otonomi Irak di utara Kurdistan, membantah klaim tersebut.

"Maliki berada di belakang semua isu,'' katanya."Semua upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan menyatukan Irak sekarang lenyap. Jadi, ya, saya menyalahkan Maliki,'' kata Hashemi.

Hashemi mengatakan dia siap untuk membela dirinya atas tuduhan terorisme tersebut.

Dalam tanggapan atas surat penangkapan, blok Arab Sunni al-Iraqiyya, menyatakan memboikot parlemen dan semua jajaran menteri yang berasal dari partai tidak akan menghadiri kabinet sebagai bagian dari protes.

Wakil Perdana Menteri Saleh al-Mutlak, yang juga berasal dari Sunni al-Iraqiyya, kepada BBC mengatakan negara kini tengah dalam ancaman konflik sektarian baru.

Mutlak mengatakan Irak menghadapi ''kekacauan dan bencana'' karena ''perilaku yang tidak bijaksana yang ditunjukan Maliki saat memimpin negara.''

Dia mengatakan minoritas Sunni ''ditindas'' oleh Syiah yang mendominasi pemerintahan Maliki, dan meminta adanya referendum di parlemen.