Mesir 'berlebihan' menindak demonstran

Demonstran di Kairo melemparkan gas air mata ke arah pasukan keamanan.

Komisaris hak asasi PBB Navi Pillay mengecam "penggunaan kekerasan berlebihan" oleh pihak berwenang Mesir dalam bentrokan dengan para pengunjuk rasa.

Pillay menyerukan penyelidikan atas kematian paling tidak 30 orang sejak akhir pekan lalu.

Demonstran masih menduduki Lapangan Tahrir, Kairo, walaupun Dewan Militer (SCAF) telah berjanji mempercepat penyerahan kekuasaan kepada pihak sipil.

Bentrokan di jalan-jalan di ibukota Mesir masih terus berlanjut di hari kelima.

"Saya mendesak pemerintah Mesir untuk mengakhiri penggunaan kekerasan berlebihan terhadap demonstran di Lapangan Tahrir dan di tempat lain, termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam," kata Pillay dalam satu pernyataan.

"Sejumlah foto dari Lapangan Tahrir menunjukkan pemukulan brutal pengunjuk rasa dan hal itu sangat mengejutkan," tambahnya.

"Harus dilakukan penyelidikan independen dan tidak memihak. Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu harus ditindak," tambah Pillay.

Pemilu 28 November

"Sejumlah foto dari Lapangan Tahrir menunjukkan pemukulan brutal pengunjuk rasa dan hal itu sangat mengejutkan."

Navi Pillay

Bentrokan yang terjadi hari Rabu (23/11) berpusat di seputar gedung Kementerian Dalam Negeri mesir, di dekat Lapangan Tahrir.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstran.

Bentrokan juga terjadi di kota-kota lain termasuk Iskandariyah, Suez, Port Said, dan Aswan.

Para pejabat mengatakan lebih dari 30 orang tewas dan ratusan terluka dalam bentrokan sejauh ini.

Banyak pengunjuk rasa yang berkemah di Lapangan Tahrir menggunakan masker dan kaca mata khusus guna melindungi mereka dari serangan gas air mata.

Para demonstran menuntut Dewan Militer untuk menyerahkan kekuasaan segera ke dewan pemerintahan sipil.

'Penerus Mubarak'

Pemimpin SCAF Marsekal Mohamed Hussein Tantawi mengatakan pemilihan parlemen akan dilangsungkan tanggal 28 November sesuai rencana sementara pemilihan presiden bulan Juli 2012.

Sebelumnya Dewan Militer mengatakan pemilu tidak akan dilaksanakan sampai akhir 2012 atau 2013.

Langkah itu memicu demonstrasi terbesar sejak gelombang unjuk rasa menggulingkan Presiden Hosni Mubarak Februari lalu.

Setelah Tantawi berpidato, para demonstran di Lapangan Tahrir berteriak, "Kami tidak akan pergi sampai dia (Tantawi) pergi."

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada kantor berita AFP, "Tantawi adalah Mubarak. Ia adalah Mubarak dengan seragam militer."

Namun wartawan BBC di Kairo, Yolande Knell, mengatakan kelompok oposisi utama, Ikhwanul Muslimin, dan juga warga Mesir lain yang tidak ikut protes, cukup puas dengan konsesi yang diumumkan Marsekal Tantawi.