Seruan unjuk rasa massal di Mesir

Salah satu organisasi terbesar, Ikhwanul Muslimin, menyatakan tidak akan ikut unjuk rasa.

Para aktifis Mesir menyerukan unjuk rasa massal hari ini, Selasa 22 November, sementara ribuan orang masih berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo.

Seruan unjuk rasa itu antara lain disampaikan oleh para pegiat dari Koalisi Revolusi Pemuda maupun Gerakan Enam April.

Bagaimanapun Ikhwanul Muslimin sudah mengatakan tidak akan ikut dalam unjuk rasa Selasa.

Sayap politik Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Persamaan, dilihat sebagai partai yang mempunyai peluang besar dalam pemilihan parlemen, yang akan digelar tanggal 28 November.

Wartawan BBC di Kairo, Jon Leyne, melaporkan Ikhwanul Muslimin tidak ingin unjuk rasa sampai mengganggu pemilihan umum karena akan menjadi ajang untuk memperlihatkan dukungan kepada mereka.

Pemerintah sudah menegaskan bahwa pemilihan umum tersebut akan tetap digelar sesuai rencana.

Belum ada tanggapan

Tadi malam sekitar 20.000 pengunjuk rasa masih berkumpul di lapangan itu setelah kabinet yang ditunjuk Dewan Agung Militer mengajukan pengunduran diri.

Kementrian Kesehatan menyebutkan sedikitnya 33 orang tewas sejak Sabtu.

Namun pengunduran diri kabinet pimpinan Perdana Menteri Essam Sharaf belum mendapat tanggapan dari dewan militer maupun pihak Angkatan Bersenjata Mesir.

Sebuah sumber militer mengatakan kepada BBC bahwa Dewan Agung Militer belum mencapai kesepakatan untuk menerima pengunduran diri kabinet. Dewan juga dilaporkan sedang melakukan konsultasi dengan berbagai partai politik.

Unjuk rasa menentang pemerintah sementara dan Dewan Agung Militer mencapai momentum sejak Sabtu pekan lalu dan bentrokan terjadi antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa.

Kementrian Kesehatan Mesir menyebutkan sedikitnya 33 orang tewas dalam kekerasan sejak Sabtu.

Lembaga hak asasi manusia, Amnesty International, mengkritik militer yang dianggap gagal dalam memenuhi janji untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia di negara itu.

Walau jumlah pengunjuk rasa masih jauh di bawah ratusan ribu pengunjuk rasa yang berhasil menjatuhkan Presiden Husni Mubarak, Lapangan Tahrir kembali menjadi titik pergerakan politik.

Para pengunjuk rasa menuntut agar Dewan Agung Militer segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Mereka juga menentang rancangan amandemen konstitusi yang dianggap memberikan kekuasaan yang amat besar kepada militer setelah pemerintah sipil terbentuk nanti.