BBC navigation

PM Jepang menyerukan negara bebas nuklir

Terbaru  13 Juli 2011 - 18:52 WIB
Unjuk rasa di Jepang

Unjuk rasa di Jepang mengkritik Naoto Kan dalam menangani krisis nuklir.

Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, meminta agar negaranya berkembang ke arah masyarakat yang bebas nuklir.

"Kita mengarah ke masyarakat yang bisa hidup tanpa tenaga nuklir."

Dalam pernyataan pers yang disiarkan televisi, Rabu 13 Juli, Kan juga mengatakan negaranya harus memanfaatkan sumber energi yang terbarukan, seperti tenaga surya dan bio.

Namun dia tidak memaparkan jadwal waktu untuk rencananya.

Seruan itu muncul di tengah-tengah kemarahan umum atas berlanjutnya krisis di reaktor nuklir Fukushima, yang rusak dihantam gempa dan tsunami.

Bencana tsunami dan gempa pada tanggal 11 Maret merusak reaktor nuklir Fukushima yang menyebabkan bocornya bahan radioaktif hingga saat ini.

Dan berdasarkan jajak pendapat, sebagian besar warga Jepang kini berbalik menentang tenaga nuklir.

Target nuklir dicabut

Sebelum krisis Fukushima, sekitar 30% listrik di Jepang bersumber dari tenaga nuklir dan Jepang sudah menetapkan sasaran meningkatkannya menjadi 53% pada tahun 2030.

"Kita mengarah pada masyarakat yang bisa hidup tanpa tenaga nuklir."

Naoto Kan

Namun Kan sudah mengatakan bahwa sasaran itu akan dicabut sebelum menyampaikan seruan bebas nuklir hari ini.

Bulan lalu, Kan berhasil lolos dari upaya politik untuk menjatuhkannya dari kekuasan dengan mengatakan bahwa dia akan mundur jika krisis nuklir Jepang sudah bisa terkendali.

Bagaimanapun dia tetap menolak kapan dia akan mundur sehingga menimbulkan spekulasi bahwa dia akan meminta pemilihan umum awal.

Dalam pernyataan pers Rabu, Kan membantah rencana pemilihan umum yang awal itu.

Popularitas Kan anjlok ke titik terendah sejak dia berkuasa setahun lalu.

Berdasarkan jajak pendapat pekan ini, hanya 16% warga Jepang yang berpendapat melakukan pekerjaan yang baik.

Menteri mundur

Gempa dan tsunami Jepang

Bencana gempa dan tsunami Jepang dianggap yang terburuk sejak PD II.

Pekan lalu, Menteri untuk Urusan Rekonstruksi Jepang, Ryu Matsumoto, mengumumkan pengunduran diri, meski baru memegang jabatan itu selama seminggu.

Dia dikecam karena membuat pernyataan yang dianggap tidak peka terhadap para gubernur dari daerah yang dilanda bencana gempa dan tsunami.

Matsumoto mengatakan pemerintah tidak akan membantu mereka secara keuangan kecuali mengajukan proposal tentang rekonstruksi yang baik.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Matsumoto menegaskan dia akan terus membantu upaya rekonstruksi dan mendesak partai pemerintah dan oposisi bekerjasama untuk menangani proses pembangunan kembali.

Penunjukan Matsumoto sebagai menteri dalam pos yang baru dibentuk itu dilihat sebagai upaya untuk mengurangi kritik atas pemerintahan Naoto Kan.

Bencana gempa dan tsunami Jepang menyebabkan jatuhnya 20.000 korban jiwa maupun yang masih dinyatakan hilang dan dianggap sebagai bencana terburuk di Jepang sejak Perang Dunia II.

Link terkait

Topik terkait

BBC © 2014 BBC tidak bertanggungjawab atas isi dari situs internet pihak luar

Halaman ini akan lebih baik dilihat dengan dengan penjelajah terbaru yang memiliki fasilitas style sheets (CSS). Anda memang bisa melihat isi halaman dengan menggunakan penjelajah saat ini, namun tidak bisa untuk mendapatkan pengalaman visual secara menyeluruh. Mohon perbaraui penjelajah anda atau gunakan CSS, jika memungkinkan.